Gatot Nurmantyo Kritik Pelibatan TNI di MBG dan Kopdes: “Tentara Itu Domainnya Perang”
JAKARTA — Pelibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, kembali menjadi sorotan.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai tugas utama militer seharusnya tetap berfokus pada bidang pertahanan. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam kegiatan sipil perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menggeser fokus utama institusi militer.
Gatot juga mengingatkan agar perluasan peran TNI di berbagai sektor sipil tidak memunculkan kembali kekhawatiran mengenai praktik dwifungsi militer seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.
Menurut Gatot, dalam kondisi damai, TNI semestinya lebih banyak menggunakan waktu untuk meningkatkan kemampuan, kesiapan, serta latihan menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap pertahanan negara.
“Tentara itu pikirannya, domainnya, adalah perang. Titik,” tegas Gatot.
Ia mengakui bahwa militer memiliki sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan urusan logistik dan dapur. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak berarti personel TNI harus mengambil alih pekerjaan yang pada dasarnya berada dalam ranah masyarakat sipil.
Kritik Pelibatan TNI dalam Program Sipil
Gatot turut menyoroti keterlibatan personel TNI dalam pembangunan sejumlah kantor Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menduga pelibatan tentara dalam pekerjaan tersebut dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Namun, Gatot mengingatkan agar kegiatan di luar tugas utama militer tidak justru menjadi aktivitas utama yang mengisi keseharian prajurit.
“Jadi kalau bisa kegiatan-kegiatan yang di luar domain itu tidak menjadi pengisi kegiatan,” ujarnya.
Meski memberikan kritik, Gatot menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah bukan semata-mata berasal dari keinginan institusi militer.
Menurut dia, personel TNI menjalankan kegiatan tersebut karena adanya perintah.
“Itu semua bukan keinginan TNI, tapi itu adalah atas perintah,” kata Gatot.
Gatot Soroti Meritokrasi di Internal TNI
Selain persoalan pelibatan TNI dalam program sipil, Gatot juga menyoroti penerapan meritokrasi di tubuh militer.
Ia menilai masih terdapat persoalan ketika kenaikan pangkat atau jabatan dikaitkan dengan koneksi terhadap pihak-pihak yang memiliki pengaruh.
Menurut Gatot, kondisi tersebut berpotensi menggerus integritas prajurit. Jika dibiarkan, personel militer dapat lebih sibuk mengejar kepentingan pribadi dibandingkan menjalankan pengabdian kepada negara.
“Tentara itu tidak boleh seperti itu. Dia hanya bekerja yang terbaik untuk negeri ini,” jelasnya.
Gatot menegaskan bahwa meritokrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun profesionalisme militer.
Menurutnya, sistem yang berbasis pada kemampuan, prestasi, integritas, dan rekam jejak diperlukan agar TNI tetap profesional serta mampu menjaga netralitasnya.
“Kalau militer sudah tidak meritokrasi, maka jangan berharap dia bisa netral,” pungkas Gatot.
