Dugaan Keterlibatan Oknum Resmob dalam Pengolahan Emas PETI di Ratatotok, Komitmen Kapolda Sulut Diuji
SOROTAN PUBLIK – Komitmen pemberantasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Resmob Polres Minahasa Selatan berinisial Bripka RN dalam aktivitas pengolahan emas yang diduga berasal dari tambang ilegal di kawasan Nibong, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena muncul di tengah komitmen Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, dalam memberantas aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hukumnya.
Informasi mengenai dugaan keterlibatan Bripka RN perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penyelidikan yang transparan. Hingga terdapat bukti dan keterangan resmi dari pihak berwenang, status serta peran anggota tersebut belum dapat disimpulkan.
Penegakan Hukum Harus Menyentuh Semua Pihak
Aktivitas PETI bukan hanya berkaitan dengan persoalan perizinan pertambangan. Kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik sosial, serta kerugian negara apabila berlangsung tanpa pengawasan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila benar terdapat anggota kepolisian yang terlibat dalam rantai pengolahan atau aktivitas bisnis emas yang diduga berasal dari PETI, persoalan tersebut harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum dan mekanisme pengawasan internal Polri.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan atau penambang kecil. Rantai pasokan, pemodal, pengelola lokasi, penampung, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal juga perlu ditelusuri berdasarkan bukti.
Kapolda Sulut Diharapkan Memberikan Kejelasan
Publik menantikan langkah konkret Polda Sulawesi Utara untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Pemeriksaan secara profesional diperlukan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Sejumlah hal penting yang perlu dijelaskan antara lain apakah benar Bripka RN memiliki hubungan dengan aktivitas pengolahan emas di kawasan Nibong, bagaimana bentuk hubungan tersebut, siapa pihak yang mengelola kegiatan, serta apakah emas yang diolah memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Klarifikasi dari Polres Minahasa Selatan dan Polda Sulawesi Utara juga diperlukan untuk memastikan apakah informasi tersebut telah masuk dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan resmi.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan informasi yang layak diperiksa, terlebih jika menyangkut dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.
Masyarakat berhak mengetahui apakah komitmen pemberantasan PETI benar-benar diterapkan secara konsisten, tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan pelanggaran mengarah kepada oknum dari institusi kepolisian sendiri.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
