DRC Mulai Sensus Penduduk Kedua dalam 42 Tahun, Akhiri Penantian Data Demografi Nasional

KINSHASA — Republik Demokratik Kongo (DRC) memulai sensus penduduk dan perumahan nasional kedua pada 2026. Sensus yang dikenal sebagai Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-2) tersebut menjadi momentum penting setelah negara itu tidak melakukan sensus nasional selama lebih dari empat dekade.

Sensus terakhir DRC dilaksanakan pada 1984. Ketika itu, jumlah penduduk negara tersebut diperkirakan sekitar 30 juta jiwa. Kini, populasi DRC diperkirakan telah mencapai lebih dari 112 juta jiwa.

Kesenjangan data selama puluhan tahun membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan publik berdasarkan kondisi demografi terkini.

Sensus Kedua Setelah Lebih dari Empat Dekade

Pelaksanaan RGPH-2 menjadi upaya pemerintah DRC untuk memperbarui basis data kependudukan nasional.

Selama 42 tahun sejak sensus 1984, perubahan jumlah dan persebaran penduduk berlangsung sangat signifikan. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, perpindahan penduduk, serta perkembangan wilayah membuat data lama tidak lagi cukup untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini.

Pembaruan data kependudukan menjadi penting karena jumlah dan karakteristik penduduk menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan pembangunan.

Presiden DRC Félix Tshisekedi menyebut sensus tersebut sebagai sebuah “momen kebenaran” bagi negaranya.

Menurut Tshisekedi, perencanaan pembangunan tanpa data yang dapat diandalkan dapat mengurangi kemampuan negara dalam merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.

Karena itu, hasil sensus diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah, persebaran, dan karakteristik penduduk DRC.

Didukung Pendanaan Internasional

Pelaksanaan sensus nasional tersebut membutuhkan sumber daya yang besar. Proyek RGPH-2 mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah DRC serta sejumlah mitra pembangunan internasional.

Total komitmen pendanaan yang disebutkan mencapai sekitar 200 juta dolar AS.

Pemerintah DRC sendiri mengalokasikan sekitar 30 juta dolar AS dari anggaran negara untuk mendukung pelaksanaan sensus.

Dukungan juga datang dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta African Development Bank Group.

African Development Bank Group disebut memberikan komitmen pendanaan sekitar 80 juta dolar AS.

Dukungan tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan data kependudukan bagi agenda pembangunan DRC.

Data Penduduk untuk Perencanaan Pembangunan

Sensus tidak hanya bertujuan menghitung jumlah penduduk.

Data yang dihasilkan nantinya dapat digunakan untuk memahami persebaran penduduk, kebutuhan rumah tangga, kondisi sosial ekonomi, serta karakteristik wilayah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik.

Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, infrastruktur dasar, hingga berbagai program sosial.

Bagi negara dengan wilayah luas seperti DRC, ketersediaan data demografi yang akurat juga penting untuk menentukan prioritas pembangunan antardaerah.

Data yang lebih mutakhir diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Proses Sensus Berlangsung Bertahap

Pelaksanaan RGPH-2 tidak dilakukan dalam satu tahapan saja.

Prosesnya mencakup sejumlah kegiatan, mulai dari persiapan kelembagaan dan hukum, pemetaan wilayah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, hingga publikasi hasil.

Tahapan tersebut diperkirakan berlangsung dalam periode sekitar tiga tahun.

Besarnya wilayah DRC, kondisi geografis yang beragam, serta tantangan akses di sejumlah daerah menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan sensus.

Karena itu, akurasi data dan cakupan wilayah menjadi tantangan utama yang harus dijaga selama proses berlangsung.

Mengakhiri Kekosongan Data Demografi

Jika berjalan sesuai rencana, RGPH-2 akan menjadi titik balik bagi sistem statistik kependudukan DRC.

Selama puluhan tahun, pemerintah dan lembaga lainnya harus menggunakan berbagai estimasi untuk menggambarkan kondisi populasi negara tersebut.

Dengan sensus baru, pemerintah diharapkan memiliki basis data yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Ketersediaan data juga dapat membantu lembaga internasional, peneliti, investor, dan organisasi kemanusiaan memahami kondisi demografi DRC secara lebih akurat.

Bagi masyarakat, sensus ini menjadi momentum penting karena keberadaan mereka tercatat dalam basis data kependudukan nasional.

Pada akhirnya, sensus bukan sekadar kegiatan menghitung jumlah penduduk.

Data yang akurat merupakan salah satu fondasi penting bagi negara untuk menentukan ke mana anggaran diarahkan, layanan publik dibangun, dan program pembangunan dijalankan.

Setelah lebih dari empat dekade tanpa sensus nasional, DRC kini berupaya membangun kembali fondasi data demografinya.

Keberhasilan RGPH-2 diharapkan dapat membantu pemerintah DRC merancang kebijakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.