Diteriaki “Pembohong” oleh Mahasiswa Trisakti, Stafsus Wamensesneg Janji Sampaikan Tuntutan soal Karhutla
JAKARTA — Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Binbin Firman Tresnadi, mendapat sorakan dari mahasiswa Universitas Trisakti saat menemui massa aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa meneriakkan kata “pembohong” ketika Binbin berhadapan langsung dengan peserta demonstrasi.
Aksi mahasiswa itu membawa sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam Tritura. Mereka menyoroti persoalan ekonomi, ekologi, pendidikan, politik, dan kesehatan nasional, sekaligus mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan inkompetensi serta menegakkan supremasi sipil.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah nyata dari pemerintah, bukan sekadar pernyataan atau janji yang belum terlihat hasilnya.
Mahasiswa Desak Penanganan Karhutla Diperbaiki
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam demonstrasi tersebut adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki penanganan karhutla, terutama dalam melindungi masyarakat yang terdampak kabut asap. Mereka meminta agar warga yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mendapatkan akses pengobatan gratis.
Tuntutan tersebut menempatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas dalam penanganan bencana lingkungan.
Bagi warga yang terpapar kabut asap, penanganan tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api dan pengendalian titik kebakaran, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan kondisi lingkungan.
Desak Evaluasi Satgas PKH dan Pergantian Menteri Kehutanan
Selain persoalan kesehatan, mahasiswa Universitas Trisakti mendesak evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Mereka juga meminta pergantian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Tuntutan tersebut mencerminkan desakan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan dan kinerja pejabat yang dinilai berkaitan dengan penanganan persoalan kehutanan.
Namun, tuntutan pergantian pejabat merupakan sikap politik mahasiswa. Keputusan mengenai evaluasi maupun pergantian pejabat tetap berada dalam kewenangan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Binbin Berjanji Menyampaikan Aspirasi Mahasiswa
Saat menemui massa aksi, Binbin Firman Tresnadi menyatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pihak terkait.
Ia berjanji meneruskan aspirasi mengenai akses pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak karhutla. Selain itu, ia juga menyatakan akan menyampaikan rekomendasi mengenai evaluasi Satgas PKH serta tuntutan pergantian Menteri dan Wakil Menteri Kehutanan.
Meski demikian, respons tersebut tidak langsung meredakan kekecewaan massa. Sejumlah mahasiswa tetap melontarkan sorakan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap jawaban yang disampaikan.
Situasi itu menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan tindak lanjut yang dapat dipantau, terutama untuk persoalan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan.
Presiden Mahasiswa Trisakti Singgung Janji Sebelumnya
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Deni Wibowo, mengingatkan peserta aksi agar tidak begitu saja mempercayai janji yang disampaikan.
Menurut Deni, Binbin sebelumnya disebut pernah menyatakan akan mengundurkan diri apabila persoalan karhutla tidak terselesaikan dalam waktu tiga hari.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya keraguan mahasiswa terhadap janji yang kembali disampaikan dalam demonstrasi kali ini.
Meski demikian, detail pernyataan sebelumnya, konteks penyampaiannya, serta perkembangan tindak lanjutnya perlu diperiksa melalui rekaman atau keterangan langsung dari pihak terkait.
Mahasiswa Menuntut Bukti, Bukan Sekadar Janji
Aksi Universitas Trisakti tersebut kembali menyoroti hubungan antara aspirasi masyarakat, tanggung jawab pemerintah, dan kepercayaan publik.
Dalam persoalan karhutla, masyarakat membutuhkan langkah konkret yang dapat diukur, mulai dari pencegahan kebakaran, penegakan hukum terhadap pelanggaran, perlindungan warga dari paparan asap, hingga pemulihan lingkungan.
Di sisi lain, tuntutan evaluasi pejabat dan Satgas PKH membutuhkan penjelasan mengenai capaian kerja, kendala pelaksanaan kebijakan, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah.
Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk menanggapi tuntutan masyarakat secara terbuka dan menjelaskan tindak lanjutnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar kesediaan menerima aspirasi, melainkan kejelasan langkah, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi mahasiswa, persoalan karhutla bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kesehatan, tanggung jawab pemerintah, dan kepercayaan publik. Janji yang disampaikan kepada masyarakat perlu diikuti tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber awal: Kompas. Detail pernyataan dan kronologi mengikuti materi sumber yang diberikan serta perlu dicocokkan dengan laporan aslinya sebelum diterbitkan.
