Dino Patti Djalal Bantah Isu Pertemuan dengan Dubes Singapura, Kedutaan Sebut Disinformasi dan Gerindra Dalami Kabar
JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dino Patti Djalal, membantah keras informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan pertemuannya dengan akademisi Saiful Mujani di kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026.
Dino menyebut informasi tersebut sepenuhnya fiktif. Bantahan itu disampaikan melalui pernyataan yang dipublikasikan pada Minggu (25/10/2026), setelah narasi mengenai dugaan pertemuan tersebut ramai diperbincangkan di ruang digital.
“I want to clarify that the news is 100 percent fabricated, totally fiktif,” demikian pernyataan Dino sebagaimana dikutip sejumlah media.
Dino Mengaku Berada di Perth, Australia
Dino menjelaskan bahwa pada 18–20 Oktober 2026 dirinya berada di Perth, Australia, untuk menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim bersama organisasi Global Citizen.
Ia juga menyebut bertemu dengan Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta selama berada di Australia.
Dino membantah telah mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura sebagaimana dituduhkan dalam unggahan media sosial tersebut. Ia juga menegaskan tidak pernah bertemu dengan Saiful Mujani dalam konteks yang dituduhkan.
Menurut Dino, narasi tersebut berpotensi membentuk persepsi keliru seolah-olah dirinya terlibat dalam pertemuan dengan pihak asing untuk membicarakan agenda politik tertentu.
Kedutaan Singapura Tegaskan Tidak Ada Kunjungan
Bantahan Dino diperkuat oleh pernyataan resmi Kedutaan Besar Singapura di Jakarta pada Minggu (25/10/2026).
Kedutaan menyatakan bahwa informasi yang mengklaim Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura pada 18 Oktober 2026 tidak benar.
Pihak kedutaan secara tegas menyebut tidak pernah terjadi kunjungan sebagaimana dituduhkan dalam unggahan tersebut.
Kedutaan juga mengategorikan informasi itu sebagai disinformasi dan menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk menangani persoalan tersebut.
Pernyataan resmi kedutaan ini menjadi bagian penting dalam menilai kebenaran informasi yang telanjur beredar di media sosial.
Dino Soroti Dugaan Penyebaran Narasi Terkoordinasi
Dino turut menyoroti dugaan adanya akun-akun yang menyebarkan informasi tersebut secara terkoordinasi. Ia menyebut pihak yang diduga berada di balik penyebaran narasi itu sebagai “tim siluman”.
Dino menilai penyebaran informasi fiktif yang mengaitkan seseorang dengan agenda asing dapat merugikan reputasi dan memengaruhi kebebasan berpendapat di ruang publik.
Ia juga menyatakan berencana membawa persoalan tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital agar pola penyebaran informasi yang dipersoalkan dapat ditelusuri.
Meski demikian, dugaan mengenai pihak yang mengoordinasikan penyebaran informasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut. Identitas pihak yang bertanggung jawab tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan unggahan yang beredar.
Gerindra Dalami Informasi yang Beredar
Sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan sedang mencermati kabar mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang dinilai berseberangan dengan pemerintah dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, mengatakan partainya melalui anggota yang bertugas di Komisi I DPR RI sedang mendalami informasi tersebut.
Bambang juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kritik seharusnya ditujukan untuk perbaikan dan tidak disertai kepentingan terselubung, termasuk dugaan kepentingan asing.
Pernyataan Gerindra tersebut disampaikan ketika kabar dugaan pertemuan itu masih beredar dan belum disertai bukti yang dapat memastikan bahwa pertemuan benar-benar terjadi.
Dengan adanya bantahan dari Dino Patti Djalal dan pernyataan resmi Kedutaan Besar Singapura, informasi mengenai dugaan kunjungan pada 18 Oktober 2026 tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.
Publik Perlu Memeriksa Informasi Sebelum Menyebarkannya
Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya verifikasi informasi di tengah cepatnya penyebaran konten politik melalui media sosial.
Informasi yang mengaitkan tokoh publik dengan dugaan pertemuan politik bersama perwakilan negara asing dapat menimbulkan konsekuensi serius apabila disebarkan tanpa pemeriksaan yang memadai.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara fakta yang telah dikonfirmasi, pernyataan dari pihak-pihak terkait, serta dugaan yang masih membutuhkan pembuktian.
Dalam kasus ini, bantahan Dino Patti Djalal dan Kedutaan Besar Singapura merupakan informasi penting yang harus menjadi bagian dari pemberitaan secara berimbang.
Sementara itu, dugaan mengenai adanya operasi akun terkoordinasi masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan siapa yang terlibat, bagaimana informasi tersebut disebarkan, dan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.
Prinsipnya, kebebasan berpendapat harus tetap dihormati, tetapi penyebaran informasi juga harus disertai tanggung jawab. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat, bukan narasi yang belum terverifikasi.
