Denny Indrayana Nilai Langkah Gibran Kembali ke PTUN Terlambat: Hormati Putusan Mahkamah Agung
SOROTAN PUBLIK – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai rencana Gibran untuk kembali membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah terlambat.
Denny berpendapat bahwa Gibran sebelumnya telah memperoleh sejumlah kesempatan untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Namun, menurut Denny, dokumen yang membuktikan kelulusan Gibran dari jenjang pendidikan setara SMA tidak pernah ditunjukkan secara meyakinkan dalam sejumlah proses persidangan yang ia soroti.
Ia kemudian mengingatkan bahwa persoalan tersebut bukan baru muncul sekarang. Sejumlah proses hukum dan keterbukaan informasi telah berlangsung, termasuk gugatan Subhan Palal di PTUN hingga tingkat kasasi.
Selain itu, Denny menyinggung permintaan dokumen pendidikan oleh Bonatua Silalahi melalui Komisi Informasi Pusat (KIP), serta gugatan Mercy Sihombing di PTUN.
Menurut Denny, rangkaian proses tersebut seharusnya menjadi perhatian sebelum muncul kembali wacana untuk membuktikan dokumen pendidikan melalui jalur pengadilan.
Denny Ingatkan Putusan Mahkamah Agung
Dalam pandangannya, persoalan ini juga harus ditempatkan dalam konteks putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut dokumen tersebut.
Denny menegaskan pentingnya menghormati putusan lembaga peradilan dan konstitusi.
“Sudahlah, hormati Putusan MK, hormati putusan Mahkamah Agung,” tegas Denny.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, keterbukaan informasi publik, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
Meski demikian, penilaian Denny merupakan pandangan hukum yang disampaikannya. Pelaksanaan dan akibat hukum suatu putusan tetap harus merujuk pada amar putusan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Prabowo Disebut Sarankan Gibran Tempuh Jalur PTUN
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur PTUN.
Gibran disebut diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1).
Prabowo juga disebut menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas persoalan tersebut, termasuk kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Langkah tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk kembali menempuh mekanisme hukum dalam menjawab polemik dokumen pendidikan yang terus menjadi perhatian masyarakat.
Kepastian Hukum dan Keterbukaan Informasi Jadi Sorotan
Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai pentingnya transparansi dokumen pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan administrasi jabatan kenegaraan.
Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menggunakan mekanisme peradilan sesuai ketentuan. Di sisi lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga harus dihormati dan dilaksanakan sesuai amar serta ruang lingkup hukumnya.
Publik pada akhirnya membutuhkan kejelasan mengenai status dokumen pendidikan yang dipersoalkan, dasar hukum penerbitan surat penyetaraan, serta tindak lanjut kementerian terkait terhadap putusan Mahkamah Agung.
Persoalan ini penting diselesaikan secara transparan, objektif, dan berdasarkan hukum agar tidak terus berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Bagi masyarakat, yang paling utama bukan sekadar perdebatan antartokoh politik maupun perbedaan pandangan hukum, melainkan kepastian mengenai fakta dokumen, proses administrasi, dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan.
SOROTAN PUBLIK
Sumber: Tribunnews dan pernyataan Denny Indrayana sebagaimana dikutip dalam pemberitaan.
