Dedi Mulyadi Ungkap Ke Mana Uang Pajak Kendaraan Mengalir: Dari Jalan, Sekolah, Pengobatan hingga Listrik Warga

JAWA BARAT — Pajak kendaraan bermotor selama ini kerap dipandang sebatas kewajiban administratif bagi pemilik kendaraan. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa penerimaan daerah memiliki peran dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Dedi Mulyadi, anggaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum, dan trotoar. Pemerintah juga harus memastikan penerimaan daerah dapat memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan akses listrik.

Pesan tersebut menjadi penting karena kepatuhan masyarakat membayar pajak pada akhirnya berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pelayanan publik.

Pajak dan Pembangunan Pendidikan

Dedi menyampaikan bahwa salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pendidikan.

Pemprov Jabar terus mendorong pembangunan ruang kelas baru untuk SMA dan SMK sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tampung sekolah.

Persoalan daya tampung menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan jumlah penduduk besar. Karena itu, pembangunan sarana pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan perencanaan anggaran yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, penerimaan daerah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kemampuan pemerintah membiayai pelayanan publik sesuai kewenangannya.

Pasien Tanpa BPJS Tetap Diupayakan Mendapat Pengobatan

Selain pendidikan, Dedi juga menyoroti sektor kesehatan.

Ia menyampaikan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan tetapi tidak memiliki BPJS Kesehatan atau tidak mendapatkan cakupan pembiayaan dari BPJS.

“Apabila pasiennya tidak memiliki BPJS, tidak ter-cover BPJS-nya oleh pemerintah, maka kami tetap akan membantu untuk mengobati masyarakat tersebut,” kata Dedi.

Ia juga menyampaikan bahwa rumah sakit di Jawa Barat didorong agar tidak menolak masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tetap membutuhkan mekanisme administrasi dan pembiayaan yang jelas agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi persyaratan.

420 Ribu Warga Disebut Telah Mendapat Akses Listrik

Program lain yang disampaikan Dedi adalah elektrifikasi.

Dari sekitar 500.000 warga yang sebelumnya disebut belum memperoleh akses listrik, sekitar 420.000 warga diklaim telah mendapatkan sambungan listrik dalam satu setengah tahun masa kepemimpinannya.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 80.000 warga yang disebut belum memperoleh akses jaringan listrik.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berbentuk proyek infrastruktur besar yang terlihat di pusat kota.

Akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau juga merupakan bagian penting dari pembangunan karena berkaitan langsung dengan pendidikan, aktivitas ekonomi, keamanan lingkungan, dan kualitas kehidupan sehari-hari.

“Pajak Itu Kembali kepada Masyarakat”

Dedi menilai berbagai program pemerintah tersebut tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, termasuk kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam perspektif pemerintah daerah, pajak bukan sekadar kewajiban masyarakat kepada negara, tetapi menjadi salah satu sumber penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan.

Karena itu, masyarakat juga memiliki alasan untuk menuntut transparansi.

Jika pemerintah meminta masyarakat taat membayar pajak, masyarakat pada saat yang sama berhak mengetahui bagaimana penerimaan tersebut dikelola dan sejauh mana manfaatnya kembali kepada publik.

Pemerintah Juga Harus Siap Dikritik

Menariknya, Dedi Mulyadi tidak hanya berbicara mengenai capaian pemerintahannya.

Ia juga mengakui masih terdapat kekurangan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Sikap tersebut menjadi penting dalam tata kelola pemerintahan. Sebab keberhasilan sebuah program tidak semestinya hanya diukur dari klaim pemerintah, tetapi juga dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pembangunan jalan, ruang kelas, pelayanan kesehatan, dan elektrifikasi harus dapat diuji melalui data serta kondisi nyata di lapangan.

Pada akhirnya, kepatuhan membayar pajak dan tuntutan terhadap pemerintah merupakan dua hal yang seharusnya berjalan beriringan.

Masyarakat berkewajiban memenuhi kewajiban pajaknya, sementara pemerintah berkewajiban mengelola penerimaan secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Sebab ketika masyarakat membayar pajak, yang mereka harapkan bukan sekadar angka penerimaan bertambah, melainkan hadirnya negara dalam bentuk pelayanan yang nyata: jalan yang layak, sekolah yang cukup, pengobatan yang terjangkau, listrik yang menyala, serta pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.