Cinta Rakyat Tak Bisa Dibeli dengan Jabatan: Membandingkan Warisan Politik Jokowi, Megawati, dan SBY
SOROTAN PUBLIK — Kekuasaan memiliki batas waktu, jabatan dapat berakhir, dan pengaruh politik bisa berubah seiring pergantian pemerintahan. Namun, satu hal yang selalu menjadi perhatian dalam perjalanan seorang pemimpin adalah bagaimana masyarakat mengingat dan menilai pengabdiannya setelah tidak lagi menjabat.
Perbincangan mengenai warisan politik para mantan presiden Indonesia kembali menarik perhatian, termasuk ketika membandingkan sosok Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketiganya memiliki perjalanan politik, gaya kepemimpinan, serta basis dukungan yang berbeda. Penilaian masyarakat terhadap mereka pun tidak bisa dilepaskan dari pengalaman selama masa pemerintahan, kebijakan yang dihasilkan, dan kondisi sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Di tengah perbedaan tersebut, muncul sebuah gagasan yang relevan dalam demokrasi: jabatan dapat memberikan kekuasaan, tetapi penghormatan dan kepercayaan masyarakat tidak bisa diperoleh hanya melalui jabatan.
Jokowi dan Citra Kepemimpinan yang Dekat dengan Masyarakat
Joko Widodo menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia selama dua periode, dari 2014 hingga 2024. Sebelum menjadi presiden, ia pernah memimpin Kota Surakarta sebagai wali kota dan Provinsi DKI Jakarta sebagai gubernur.
Perjalanan politik tersebut membentuk citra Jokowi sebagai pemimpin yang menampilkan pendekatan sederhana dan kerap melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
Dalam masa pemerintahannya, sejumlah program pembangunan infrastruktur, pengembangan konektivitas, dan pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dari agenda nasional.
Bagi para pendukungnya, pendekatan tersebut merupakan gambaran kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan berusaha menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Namun, evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi juga mencakup kritik mengenai berbagai kebijakan, persoalan demokrasi, penegakan hukum, serta dampak ekonomi yang dirasakan kelompok masyarakat tertentu.
Karena itu, penilaian terhadap warisan kepemimpinannya perlu mempertimbangkan dukungan sekaligus kritik yang berkembang selama dan setelah masa jabatannya.
Megawati dan SBY Memiliki Warisan Politik Tersendiri
Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia pada 2001–2004. Setelah masa kepresidenannya berakhir, ia tetap memiliki peran penting dalam politik nasional melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia selama dua periode, yakni 2004–2014. Setelah meninggalkan jabatan presiden, SBY tetap dikenal sebagai tokoh politik nasional dan pendiri Partai Demokrat.
Keduanya memiliki pendukung, rekam jejak, dan pengaruh politik yang berbeda. Sebagian masyarakat mungkin menilai kepemimpinan mereka melalui stabilitas politik, kebijakan ekonomi, program sosial, atau pengalaman pribadi selama periode pemerintahan masing-masing.
Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa Megawati dan SBY hanya dihormati kalangan elite, sedangkan kedekatan mereka dengan masyarakat telah memudar. Klaim mengenai tingkat kecintaan masyarakat terhadap seorang tokoh perlu didukung data survei yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal yang sama berlaku bagi Jokowi. Popularitas, tingkat kepuasan terhadap kinerja, dan dukungan politik merupakan ukuran yang berbeda dan tidak selalu menunjukkan hal yang sama.
Cinta Rakyat Bukan Sekadar Popularitas
Dalam demokrasi, hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir.
Masyarakat dapat terus menghargai seorang pemimpin karena kebijakan yang dinilai bermanfaat, keberhasilan pembangunan, kepedulian sosial, atau keteladanan yang ditunjukkan selama menjabat.
Sebaliknya, kritik terhadap kebijakan tertentu juga dapat tetap muncul meskipun seorang pemimpin memiliki basis pendukung yang kuat.
Itulah sebabnya, kecintaan masyarakat tidak semestinya diukur hanya dari keramaian acara, dukungan di media sosial, atau pernyataan kelompok pendukung. Penilaian yang lebih menyeluruh membutuhkan data, dialog terbuka, dan pemahaman terhadap beragam pengalaman masyarakat.
Pemimpin yang ingin meninggalkan warisan positif perlu menunjukkan hasil kerja yang dapat dievaluasi, bersedia menerima kritik, serta menghormati mekanisme demokrasi dan supremasi hukum.
Jabatan Berakhir, Pengabdian Tetap Menjadi Ukuran
Pada akhirnya, jabatan presiden merupakan amanah konstitusional yang memiliki batas waktu. Setelah masa jabatan selesai, para mantan presiden tetap menjadi bagian dari sejarah bangsa yang dapat dinilai melalui pencapaian, kebijakan, dan konsekuensi kepemimpinannya.
Gagasan bahwa cinta rakyat merupakan kehormatan yang tidak bisa dibeli mengandung pesan penting: kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui kekuasaan atau kedekatan dengan elite politik.
Kepercayaan perlu dipelihara melalui integritas, tanggung jawab, transparansi, dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Namun, cinta rakyat juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik. Dalam demokrasi yang sehat, seorang pemimpin dapat dihargai atas pencapaiannya sekaligus dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambilnya.
Jabatan mungkin berakhir, tetapi dampak kebijakan dan jejak pengabdian akan terus menjadi bahan penilaian masyarakat.
Sebab, warisan seorang pemimpin bukan hanya tentang seberapa besar kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan juga tentang apa yang ditinggalkan bagi bangsa dan bagaimana hasil kepemimpinannya dirasakan oleh rakyat.
