CEK FAKTA: Ketua Ombudsman Dicopot Usai Sidak Lapas Cibinong? Ini Kronologi Sebenarnya

JAKARTA – Narasi yang menyebut Ketua Ombudsman Republik Indonesia dicopot setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat, beredar di media sosial. Namun, kronologi waktu dalam narasi tersebut tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang disampaikan dalam laporan penelusuran.

Pergantian Ketua Ombudsman dan sidak ke Lapas Cibinong merupakan dua peristiwa berbeda yang terjadi pada waktu berlainan. Pergantian kepemimpinan berlangsung pada April 2026, sedangkan sidak ke lapas tersebut terjadi pada Juni 2026.

Dengan demikian, klaim bahwa Ketua Ombudsman dicopot akibat sidak perlu diluruskan berdasarkan urutan waktu dan fakta yang tersedia.

Sidak Lapas Cibinong Berujung Perselisihan soal Akses Pemantauan

Peristiwa sidak Lapas Cibinong dilaporkan terjadi pada 18 Juni 2026. Tim Ombudsman RI mendatangi lapas tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memantau kondisi warga binaan dan mencegah kemungkinan terjadinya penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Namun, menurut keterangan Ombudsman, tim menghadapi kendala saat hendak menjalankan pemantauan. Mereka disebut harus menunggu sekitar dua jam dan tidak memperoleh izin untuk memeriksa fasilitas maupun berdialog langsung dengan warga binaan.

Kepala Keasistenan Utama Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Ombudsman, Siti Uswatun Hasanah, menyampaikan penyesalan atas tindakan yang dinilai menghambat proses pemantauan tersebut.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membantah adanya penghalangan dan menyatakan prosedur kunjungan telah dijalankan.

Perbedaan keterangan itu menunjukkan adanya perselisihan mengenai pelaksanaan pemantauan. Untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh, diperlukan pemeriksaan terhadap keterangan kedua pihak dan dokumen terkait.

Pergantian Ketua Ombudsman Terjadi Sebelum Sidak

Kronologi pergantian Ketua Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam memeriksa klaim yang beredar.

Mokhammad Najih mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua untuk periode 2021–2026. Selanjutnya, Hery Susanto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 April 2026 di Istana Negara.

Pelantikan tersebut berlangsung lebih dari dua bulan sebelum sidak Lapas Cibinong pada 18 Juni 2026.

Urutan waktu ini menjadi dasar untuk menolak klaim bahwa sidak pada Juni menyebabkan pergantian ketua yang telah berlangsung pada April.

Tidak terdapat dasar kronologis untuk menyatakan bahwa pergantian tersebut merupakan akibat dari peristiwa sidak yang terjadi kemudian.

Hery Susanto Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Nikel

Perkembangan lain yang turut menjadi perhatian publik adalah kasus hukum yang menjerat Hery Susanto setelah pelantikannya.

Berdasarkan kronologi dalam bahan pemberitaan, Hery ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada 16 April 2026 dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola pertambangan nikel.

Peristiwa tersebut terjadi enam hari setelah pelantikannya sebagai Ketua Ombudsman RI.

Kasus ini merupakan persoalan hukum tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan polemik pemantauan di Lapas Cibinong.

Penetapan tersangka juga harus dibedakan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penentuan kesalahan pidana seseorang harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

Mengapa Narasi Ketua Ombudsman Dicopot Dinilai Menyesatkan?

Narasi yang menghubungkan sidak Lapas Cibinong dengan pergantian Ketua Ombudsman mencampurkan dua peristiwa yang berlangsung pada waktu berbeda.

Sidak terjadi pada Juni 2026, sedangkan pergantian ketua berlangsung pada April 2026. Karena pergantian itu terjadi lebih dahulu, sidak pada Juni tidak mungkin menjadi penyebab langsung pergantian yang telah berlangsung dua bulan sebelumnya.

Laporan penelusuran Tempo, sebagaimana dirujuk dalam bahan informasi, juga menilai narasi yang menghubungkan kedua peristiwa tersebut sebagai penyesatan fakta.

Meski demikian, penilaian mengenai hubungan sebab-akibat harus tetap didasarkan pada dokumen resmi, kronologi yang dapat diverifikasi, dan keterangan pihak terkait.

Masyarakat Perlu Memeriksa Kronologi Sebelum Membagikan Informasi

Kasus ini menjadi pengingat bahwa informasi yang viral belum tentu menggambarkan kejadian secara utuh.

Dalam memeriksa sebuah klaim, masyarakat perlu memperhatikan tanggal kejadian, membandingkan sumber informasi, membaca laporan secara lengkap, serta membedakan fakta yang telah terkonfirmasi dari dugaan atau interpretasi.

Kronologi merupakan salah satu unsur penting dalam pemeriksaan fakta. Ketika dua peristiwa disajikan seolah-olah memiliki hubungan sebab-akibat, urutan waktunya perlu diperiksa terlebih dahulu.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan, pergantian Ketua Ombudsman RI pada April 2026 mendahului sidak Lapas Cibinong pada Juni 2026. Oleh karena itu, klaim bahwa ketua dicopot akibat sidak tersebut tidak sesuai dengan urutan waktu.

Publik tetap perlu mengikuti perkembangan resmi mengenai polemik pemantauan lapas maupun perkara hukum yang terpisah, dengan mengedepankan informasi terverifikasi dan asas praduga tak bersalah.