Buruh Siap Pasang Badan untuk Prabowo, Said Iqbal: Siapa yang Akan Mengawal Kepentingan Pekerja?
SOROTAN PUBLIK
Selama ini, aksi demonstrasi buruh identik dengan perjuangan menuntut kenaikan upah, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan pekerja. Namun, deklarasi sejumlah elemen buruh di Plaza Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026), memperlihatkan sisi lain dari gerakan serikat pekerja: kesiapan mengerahkan massa untuk menjaga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan pihaknya siap menggerakkan massa dalam jumlah lebih besar apabila ada pihak dari dalam maupun luar negeri yang berupaya menjatuhkan pemerintahan Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara bertajuk “Ikrar Jaga Persatuan Indonesia”.
“Jangan coba-coba mengganggu Indonesia dan jangan coba-coba menjatuhkan pemerintahan Prabowo yang sah,” tegas Said.
Ia menyebut jaringan organisasi buruh memiliki anggota di berbagai kabupaten dan kota, termasuk pekerja yang tergabung dalam serikat di sejumlah kawasan industri.
“Kami berada di depan Prabowo Subianto. Kami bisa gerakkan di setiap kabupaten/kota, ada pabrik-pabrik yang menjadi anggota kami,” ujarnya.
Said mengakui sikap politik tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Namun, menurutnya, persatuan Indonesia menjadi hal yang lebih penting.
Dukungan Politik dan Perjuangan Buruh
Deklarasi tersebut menandai sikap terbuka sejumlah organisasi pekerja dalam menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo. Namun, dukungan terhadap pemerintahan tidak serta-merta menghapus fungsi utama serikat pekerja sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Dalam pemberitaan detikNews, Said juga menegaskan bahwa buruh tetap memiliki hak untuk melakukan demonstrasi dan menyampaikan tuntutan. Ia menyinggung isu pembatasan tenaga kerja alih daya atau outsourcing serta kebijakan kenaikan upah minimum sebagai bagian dari agenda yang diperjuangkan.
Dengan demikian, dukungan terhadap pemerintahan dan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah semestinya dapat berjalan beriringan. Serikat pekerja tetap perlu menjaga ruang independen untuk menyampaikan keberatan apabila kebijakan negara tidak sesuai dengan kepentingan pekerja.
Pertanyaan tentang Independensi Serikat Pekerja
Pernyataan Said Iqbal memunculkan pertanyaan yang layak dibahas secara terbuka: bagaimana serikat pekerja menjaga independensinya ketika menyatakan kesiapan berada di barisan pendukung seorang presiden?
Pertanyaan tersebut bukan berarti buruh tidak boleh mendukung pemerintahan. Dalam negara demokrasi, setiap organisasi memiliki hak menyampaikan dukungan politik, sepanjang dilakukan sesuai hukum dan tidak menghilangkan hak pihak lain untuk berbeda pendapat.
Namun, serikat pekerja memiliki mandat yang tidak boleh dilupakan: memperjuangkan upah layak, kondisi kerja yang aman, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Karena itu, ukuran keberhasilan organisasi buruh tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar massa yang dapat dikerahkan untuk mendukung atau membela pemerintah. Ukuran lainnya adalah keberanian menyampaikan kritik, termasuk kepada pemerintahan yang didukungnya sendiri, ketika kebijakan dinilai merugikan kaum pekerja.
Persatuan Tidak Boleh Mematikan Kritik
Menjaga pemerintahan yang sah dan konstitusional merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses demokrasi. Namun, menjaga pemerintahan tidak sama dengan menutup ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam demokrasi, kritik, demonstrasi damai, dan tuntutan perbaikan kebijakan merupakan hak warga negara. Sebaliknya, upaya menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusional harus dibedakan dari kritik maupun gerakan protes yang sah.
Di sinilah tantangan bagi gerakan buruh. Dukungan politik boleh disampaikan, tetapi kepentingan pekerja harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan oleh kedekatan dengan kekuasaan.
Publik pada akhirnya berhak mengawasi apakah komitmen menjaga pemerintahan juga diikuti komitmen menjaga hak-hak buruh. Sebab, ketika upah tidak layak, PHK terjadi, atau hak pekerja diabaikan, serikat pekerja tetap harus berdiri menyuarakan kepentingan anggotanya—siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.
