BREAKING NEWS! Prasetyo Hadi Ungkap Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Pertemuan Istana Berlangsung 2,5 Jam
JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika politik serta hukum yang berkembang belakangan ini.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Pernyataan Mensesneg tersebut langsung menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya pihak Istana mengungkap adanya penyampaian niat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan langsung dengan Presiden.
Polemik Putusan MK dan MA Menjadi Latar Belakang
Isu pengunduran diri Gibran berkembang di tengah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden yang menjadi perhatian publik dan parlemen.
Perkembangan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai aspek administrasi, persyaratan pencalonan, dan implikasi hukumnya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Situasi tersebut juga mendorong sejumlah anggota DPR RI membicarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu instrumen konstitusional dalam menyikapi persoalan tersebut.
Fraksi PKS termasuk pihak yang menyuarakan penggunaan hak tersebut. Bahkan, sejumlah anggota DPR dilaporkan telah mengumpulkan tanda tangan untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.
DPR Sebelumnya Terima Laporan Pengajuan HMP
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Puan menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota DPR.
Sebelum pernyataan Mensesneg disampaikan, Puan juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan terbaru berupa pengungkapan Prasetyo Hadi mengenai niat pengunduran diri Gibran kini memberikan dimensi baru terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung.
Niat Mundur Belum Sama dengan Pengunduran Diri Resmi
Meski Mensesneg telah mengungkapkan adanya niat pengunduran diri dalam pembicaraan dengan Presiden, publik tetap perlu membedakan antara penyampaian niat dan pengunduran diri yang telah dilakukan secara formal.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri secara resmi maupun keputusan final mengenai berakhirnya jabatan Gibran.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih guna mengisi kekosongan jabatan.
Karena itu, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan resmi yang diambil serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Publik Menanti Sikap Resmi Presiden dan Gibran
Pernyataan Prasetyo Hadi menjadi perkembangan penting dalam situasi politik nasional, terutama setelah munculnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR dan polemik putusan lembaga peradilan.
Masyarakat kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka mengenai hasil pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam tersebut.
Apakah niat pengunduran diri itu akan berlanjut menjadi keputusan resmi atau masih menjadi bagian dari pembicaraan politik dan konstitusional, menjadi perkembangan yang patut dicermati.
Satu hal yang jelas, persoalan mengenai jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi, kepastian hukum, dan transparansi kepada masyarakat.
Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan pemerintahan, tanpa terjebak spekulasi yang belum memiliki kepastian hukum.
