BPD Ada, Pendamping Desa Ada, BUMDes Tetap Macet: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

0
1795218809389-1

Sorotan Publik, JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan harapan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus sumber pendapatan bagi desa. Namun, di sejumlah tempat, keberadaan BUMDes belum sepenuhnya menghasilkan aktivitas usaha yang produktif.

Ironisnya, berbagai perangkat pendukung sebenarnya sudah tersedia. Ada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tenaga pendamping profesional, hingga pengurus BUMDes yang diberi tanggung jawab mengelola unit usaha.

Lalu, mengapa masih ada BUMDes yang berjalan di tempat?

Apakah persoalannya terletak pada kualitas pengelola, lemahnya pengawasan, perencanaan usaha yang tidak matang, atau justru sistem pembinaan yang belum efektif?

Pertanyaan tersebut penting dijawab. Sebab, BUMDes bukan sekadar badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi administrasi pembangunan desa. Keberadaannya harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

BPD Ada, tetapi Sejauh Mana Pengawasannya?

BPD memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam konteks BUMDes, BPD memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol melalui forum musyawarah desa, penyampaian aspirasi warga, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa yang berkaitan dengan penyertaan modal maupun arah pembangunan ekonomi desa.

Namun, perlu dipahami bahwa pengawas internal BUMDes merupakan unsur tersendiri dalam struktur organisasi BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Artinya, fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa tidak boleh disamakan begitu saja dengan tugas teknis pengawas BUMDes. Keduanya memiliki ruang tanggung jawab yang berbeda, tetapi dapat saling memperkuat.

Jika modal desa telah disertakan, tetapi usaha tidak berkembang dan laporan kinerja tidak pernah dibuka secara memadai, masyarakat berhak meminta penjelasan melalui mekanisme yang berlaku.

Pendamping Desa Bukan Sekadar Hadir dalam Administrasi

Pendamping Desa juga memiliki peran strategis dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa mengatur bahwa pendampingan mencakup dukungan terhadap pembentukan dan pengembangan BUMDes.

Bahkan, ketentuan tersebut menempatkan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes sebagai bagian dari tugas pendamping profesional.

Dengan demikian, pendampingan seharusnya tidak berhenti pada membantu penyusunan dokumen atau melengkapi administrasi. Penguatan kapasitas pengelola, perencanaan usaha, pengembangan potensi lokal, dan evaluasi perkembangan kegiatan juga menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan.

Meski demikian, pendamping bukan pihak yang mengambil alih tanggung jawab operasional BUMDes. Pengelolaan usaha tetap menjadi tanggung jawab organ dan pelaksana operasional sesuai ketentuan serta anggaran dasar BUMDes.

Pengurus BUMDes Harus Mampu Membuktikan Kinerja

Persoalan berikutnya berada pada pengelolaan usaha.

BUMDes membutuhkan pengurus yang memiliki kemampuan membaca peluang pasar, menyusun perencanaan bisnis, mengelola arus kas, membangun kemitraan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan modal.

Penyertaan modal desa bukan jaminan usaha otomatis menghasilkan keuntungan. Modal harus dikelola berdasarkan perhitungan yang rasional dan kebutuhan masyarakat.

Jika usaha tidak berjalan, pengurus seharusnya mampu menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Apakah karena produk tidak memiliki pasar, pengelolaan keuangan bermasalah, persaingan usaha, keterbatasan sumber daya manusia, atau keputusan bisnis yang tidak tepat?

Jawaban seperti “masih proses pembenahan” tidak cukup jika terus berulang tanpa target, laporan, dan evaluasi yang terukur.

BUMDes Harus Transparan, Bukan Sekadar Papan Nama

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek pengelolaan BUMDes, mulai dari organisasi, modal, rencana program kerja, unit usaha, pertanggungjawaban, hingga pembagian hasil usaha.

Aturan tersebut juga mengatur kewenangan pengawas BUMDes untuk memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan.

Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang layak mengenai penggunaan penyertaan modal, jenis usaha yang dijalankan, perkembangan aset, pendapatan, biaya operasional, dan hasil evaluasi.

Transparansi bukan dimaksudkan untuk menghambat pengelola. Sebaliknya, keterbukaan dapat mencegah kesalahpahaman, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan membantu mendeteksi persoalan sejak dini.

Di Mana Sebenarnya Letak Kemacetan BUMDes?

Setidaknya ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi ketika BUMDes tidak berkembang.

Pertama, kualitas pengurus. Apakah pengelola dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas, atau hanya karena kedekatan dan pertimbangan nonprofesional?

Kedua, perencanaan usaha. Apakah unit usaha dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan pasar, atau sekadar mengikuti tren tanpa kajian kelayakan?

Ketiga, pengawasan. Apakah pengawas BUMDes menjalankan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala? Apakah pemerintah desa dan BPD menggunakan kewenangannya secara tepat?

Keempat, pendampingan. Apakah pendampingan benar-benar membantu pengembangan usaha atau lebih banyak terserap untuk urusan administratif?

Kelima, transparansi dan pertanggungjawaban. Apakah laporan keuangan, perkembangan usaha, serta penggunaan modal dapat dijelaskan kepada masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab berdasarkan prasangka. Setiap desa memiliki kondisi, potensi, dan tantangan berbeda. Karena itu, evaluasi harus dilakukan berdasarkan dokumen, laporan keuangan, kondisi usaha, dan keterangan pihak-pihak terkait.

Saatnya Masyarakat Ikut Mengawal BUMDes

BUMDes merupakan aset ekonomi desa yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi formalitas kelembagaan atau sekadar kegiatan yang terlihat berjalan di atas kertas.

Jika ada penyertaan modal desa, masyarakat berhak mengetahui bagaimana modal tersebut digunakan dan apa hasil yang telah dicapai. Jika usaha mengalami kerugian, penyebabnya harus dijelaskan. Jika terdapat indikasi penyimpangan, mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum harus dijalankan sesuai ketentuan.

Reformasi pengelolaan BUMDes membutuhkan pengurus yang kompeten, pengawas yang aktif, pemerintah desa yang akuntabel, pendamping yang menjalankan tugas secara profesional, serta masyarakat yang berani mengawasi.

Pertanyaan akhirnya bukan sekadar apakah BPD dan Pendamping Desa tersedia. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh unsur tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif?

BUMDes harus menjadi mesin ekonomi desa yang produktif, bukan sekadar papan nama yang berdiri tanpa aktivitas usaha yang jelas.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *