Bareskrim Bongkar Modus Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Bonus Rp620 Juta dan Gaji Rp50 Juta
SOROTAN PUBLIK — Bareskrim Polri mengungkap perkembangan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Kepolisian mengungkap bahwa sejumlah korban berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan diduga diberangkatkan melalui jaringan perekrut yang menawarkan pekerjaan bergaji besar di luar negeri.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang, menegaskan bahwa seluruh perkara perekrutan tentara bayaran yang sejauh ini ditangani penyidik mengarah pada pemberangkatan ke Rusia, bukan Ukraina sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.
“Jadi ada informasi juga yang sudah beredar di masyarakat ada yang ke Ukraina, tetapi kasus yang kami tangani semuanya masih berangkat ke Rusia,” ujar Yolanda dalam keterangan pers di Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Ia menyebut korban yang telah ditangani kepolisian berasal dari empat wilayah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa praktik perekrutan tidak resmi untuk pekerjaan militer di luar negeri menjadi persoalan serius, terutama ketika masyarakat dijanjikan penghasilan besar tanpa mendapatkan penjelasan memadai mengenai jenis pekerjaan, risiko, dan perlindungan hukum.
Dijanjikan Bonus Ratusan Juta dan Gaji Puluhan Juta
Dalam pengungkapan perkara sebelumnya, Bareskrim mengungkap bahwa calon korban ditawari bonus bergabung sebesar US$35.000 atau sekitar Rp620 juta, disertai gaji bulanan sekitar US$3.000 atau setara Rp50 juta.
Tawaran tersebut disebarkan melalui media sosial, termasuk TikTok, Facebook, dan Instagram, serta jaringan komunikasi lainnya.
Pada awalnya, calon korban disebut ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, hingga pekerjaan di perusahaan tambang atau sektor pertahanan di Rusia.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, sejumlah korban justru diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai personel militer setelah tiba di Rusia.
Direkrut Tanpa Prosedur Pekerja Migran yang Jelas
Modus perekrutan yang diungkap Bareskrim menunjukkan adanya dugaan penggunaan jalur nonprosedural.
Dalam salah satu perkara yang diumumkan pada 12 November 2026, Yolanda menjelaskan bahwa calon korban cukup menyerahkan foto paspor dan kartu tanda penduduk. Mereka tidak mendapatkan pelatihan militer di Indonesia, pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan, maupun kontrak kerja yang jelas.
Bahkan, visa yang digunakan untuk perjalanan adalah visa turis atau kunjungan, bukan visa kerja.
Penyidik juga menemukan pola perekrutan berjenjang yang melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung dengan pihak di Rusia. Calon korban diduga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara sebelum diberangkatkan.
Dalam perkara tersebut, polisi mengungkap dugaan penggunaan surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi.
Sejumlah Tersangka Telah Diproses
Pada pengungkapan kasus yang disampaikan 2 November 2026, Polri mengumumkan penanganan lima laporan polisi terkait perekrutan WNI menjadi tentara bayaran di Rusia, dengan total 58 korban.
Dalam rangkaian perkara tersebut, polisi menyebut telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, termasuk tiga warga negara asing asal Rusia dan Ukraina.
Sementara itu, dalam pengungkapan perkara lain pada 12 November, Bareskrim kembali menyampaikan penanganan jaringan perekrutan dan penetapan tersangka tambahan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar perekrut di dalam negeri, tetapi juga berupaya mengungkap hubungan jaringan dengan agen yang berada di luar negeri.
Risiko Nyata: Berhadapan dengan Konflik Bersenjata
Perekrutan untuk menjadi tentara bayaran di negara yang sedang terlibat konflik bersenjata membawa risiko yang sangat besar.
Calon pekerja dapat menghadapi kemungkinan dikirim ke wilayah pertempuran, kehilangan kebebasan untuk menentukan pilihan setelah menandatangani kontrak, mengalami luka berat, bahkan kehilangan nyawa.
Dalam perkara yang diungkap Polri, penyidik juga menjelaskan bahwa terdapat korban yang telah diberangkatkan ke Rusia dan diarahkan mengikuti proses perekrutan militer.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa tawaran pekerjaan di luar negeri tidak cukup dinilai dari besarnya gaji atau bonus. Legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, dokumen perjalanan, kontrak, serta perlindungan hukum harus dipastikan sejak awal.
Jangan Serahkan Masa Depan kepada Perekrut Ilegal
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan penghasilan fantastis, terutama jika perekrut meminta dokumen pribadi tanpa identitas dan legalitas yang jelas.
Masyarakat perlu memastikan perusahaan atau agen penempatan memiliki izin, memahami isi kontrak kerja, serta menggunakan visa yang sesuai dengan tujuan keberangkatan.
Apabila menemukan dugaan perekrutan ilegal atau perdagangan orang, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan 110 atau instansi berwenang yang menangani pelindungan pekerja migran.
Sorotan Publik menilai pengungkapan ini harus diikuti dengan penelusuran jaringan perekrutan hingga ke pihak yang berada di luar negeri. Penegakan hukum juga perlu memastikan para korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan bantuan pemulangan apabila dibutuhkan.
Pekerjaan di luar negeri seharusnya menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan pintu masuk menuju eksploitasi dan medan perang.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
