APBN hingga Akhir Agustus 2026 Tetap On Track, Ekonomi Indonesia Dinilai Resilien di Tengah Gejolak Global
JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 dinilai tetap berada pada jalur yang terjaga di tengah dinamika perekonomian global.
Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan, ditopang permintaan domestik, stabilitas ekonomi serta sinergi kebijakan makroekonomi.
Kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga APBN tetap kredibel sekaligus menjalankan fungsi fiskal sebagai shock absorber dalam menghadapi berbagai risiko perekonomian.
Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Keuangan menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Informasi tersebut disampaikan dalam publikasi resmi Kementerian Keuangan pada 18 September 2026.
Dari sisi ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen.
Kementerian Keuangan menyebut pertumbuhan tersebut ditopang antara lain oleh investasi, konsumsi rumah tangga serta kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026 tumbuh 5,06 persen secara tahunan.
Di tengah kondisi tersebut, APBN terus diarahkan untuk menjalankan sejumlah fungsi, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, hingga memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Program perlindungan sosial, subsidi dan berbagai kebijakan pemerintah menjadi instrumen yang digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, belanja negara diarahkan agar semakin efektif, produktif dan efisien.
Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pendapatan negara. Pertumbuhan penerimaan diharapkan berlangsung secara sehat, sementara pengeluaran negara harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian.
Kredibilitas fiskal juga menjadi perhatian. Pemerintah berupaya menjaga defisit APBN tetap terkendali sembari memastikan pembiayaan dikelola secara terukur.
Sebelumnya, hingga semester I 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Pada periode tersebut, defisit APBN tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp85,1 triliun.
Memasuki paruh kedua 2026, pemerintah masih menghadapi sejumlah risiko eksternal, termasuk ketegangan geopolitik, dinamika harga energi dan kondisi kebijakan moneter global.
Namun, Kementerian Keuangan mencatat ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,29 persen, inflasi Agustus sebesar 3,19 persen, serta kondisi sektor keuangan yang dinilai tetap resilien menjadi sejumlah indikator yang dipantau pemerintah.
Dengan kondisi tersebut, APBN diposisikan bukan hanya sebagai instrumen pembiayaan belanja negara, tetapi juga sebagai peredam guncangan ekonomi ketika terjadi tekanan dari lingkungan global maupun domestik.
Ke depan, pemerintah menyatakan akan terus memperkuat kualitas pengelolaan APBN melalui peningkatan pendapatan negara, belanja yang efektif dan produktif, efisiensi anggaran, serta pengendalian defisit.
Langkah tersebut diarahkan agar APBN tetap mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Kinerja hingga Agustus 2026 dengan demikian menjadi salah satu pijakan penting bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi pada sisa tahun anggaran sekaligus mempersiapkan fondasi fiskal untuk periode berikutnya.
