Gus Dur dan Gus Yahya: Guru dan Murid yang Sama-Sama Diuji di Tengah Jalan Kepemimpinan

JAKARTA – Ada kisah yang terasa getir dalam perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) dan bangsa Indonesia: ketika seorang pemimpin yang pernah berdiri di tengah sorotan publik harus menghadapi pergulatan besar justru dari lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan perjuangannya.

Nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kemudian kerap ditempatkan dalam satu rangkaian cerita karena hubungan guru dan murid dalam perjalanan pemikiran, sekaligus pengalaman keduanya berada dalam posisi kepemimpinan yang menghadapi tekanan dan konflik.

Namun, konteks sejarah keduanya tentu berbeda.

Gus Dur menghadapi pergulatan politik nasional ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 2001, hubungan antara Presiden dan DPR semakin tajam, antara lain setelah muncul persoalan Buloggate dan Bruneigate. DPR kemudian mengajukan memorandum kepada Presiden, sementara konflik politik terus meningkat.

Situasi mencapai titik kritis setelah Gus Dur mengeluarkan Maklumat Presiden pada 23 Juli 2001 yang antara lain membubarkan MPR dan DPR serta menyerukan percepatan pemilu. MPR kemudian menyelenggarakan Sidang Istimewa dan memberhentikan Gus Dur dari jabatan Presiden.

Dua puluh empat tahun kemudian, pergolakan kepemimpinan terjadi di rumah besar Nahdlatul Ulama.

Pada November 2025, muncul konflik serius di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyangkut posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum. Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 menyatakan Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

Namun, persoalan tersebut tidak berhenti pada pernyataan bahwa Gus Yahya “dicopot”.

Gus Yahya menyatakan proses tersebut inkonstitusional dan mempersoalkan kewenangan Syuriyah untuk memberhentikan Ketua Umum. Ia juga menyatakan bahwa secara konstitusional dirinya masih menjalankan fungsi sebagai Ketua Umum.

Di sisi lain, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa berdasarkan keputusan Syuriyah, Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum sejak 26 November 2025 dan menyatakan keputusan tersebut final.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konflik PBNU saat itu bukan sekadar persoalan pergantian seseorang dari sebuah jabatan, tetapi juga menyangkut tafsir terhadap kewenangan, prosedur organisasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan di lingkungan NU.

Bahkan, dalam pemberitaan saat itu disebutkan bahwa sengketa keputusan tersebut dapat diajukan melalui Majelis Tahkim PBNU.

Di titik inilah kisah Gus Dur dan Gus Yahya dapat dilihat dari sisi kemanusiaan.

Seorang pemimpin bisa berdiri di hadapan ribuan orang dengan mandat dan penghormatan yang besar. Tetapi pada suatu ketika, ia dapat berhadapan dengan ruang yang jauh lebih sunyi ketika legitimasi, kewenangan, dan arah perjuangannya mulai diperdebatkan.

Gus Dur pernah melewati lorong sejarah tersebut di tingkat negara.

Gus Yahya kemudian menghadapi pergulatan yang berbeda di tingkat organisasi.

Keduanya tidak dapat disamakan begitu saja karena konteks, mekanisme, dan institusi yang mereka hadapi berbeda. Namun, ada satu sisi kemanusiaan yang dapat direnungkan: perjalanan kepemimpinan tidak selalu berlangsung lurus, bahkan bagi mereka yang pernah mendapatkan kepercayaan besar dari lingkungan perjuangannya.

Pada akhirnya, jabatan adalah amanah. Tetapi mempertahankan amanah tidak selalu identik dengan mempertahankan kursi.

Ada masa ketika seorang pemimpin memegang mandat dengan kuat. Ada masa ketika ia harus mempertahankan pandangannya. Dan ada pula masa ketika sejarah akan menjadi ruang yang lebih panjang untuk menilai seluruh rangkaian peristiwa.

Yang paling menyedihkan dari sebuah konflik kepemimpinan bukan semata-mata ketika seseorang kehilangan jabatan.

Lebih jauh dari itu adalah ketika orang-orang yang sebelumnya berjalan bersama kemudian berada pada sisi berbeda dan mulai mempertanyakan mandat, prosedur, serta arah perjuangan.

Gus Dur telah melewati salah satu lorong sejarah tersebut.

Gus Yahya menghadapi lorong yang berbeda di lingkungan NU.

Bagi warga Nahdlatul Ulama, rangkaian peristiwa itu semestinya tidak hanya dibaca sebagai cerita tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada pelajaran yang lebih besar mengenai bagaimana sebuah organisasi menjaga persaudaraan ketika perbedaan pandangan telah masuk ke ruang kepemimpinan.

Sebab jabatan dapat berganti.

Kepengurusan dapat berubah.

Tokoh-tokoh dapat datang dan pergi.

Tetapi NU sebagai organisasi dan rumah besar bagi jutaan warganya memiliki perjalanan yang jauh lebih panjang daripada masa jabatan siapa pun yang pernah memimpinnya.

Karena itu, warisan paling penting dari setiap pergulatan kepemimpinan bukan hanya siapa yang akhirnya menduduki kursi, melainkan bagaimana persaudaraan tetap dijaga ketika perbedaan terjadi.

Sebab ketika jabatan berakhir, sejarah masih terus berjalan.

Dan yang semestinya tidak menjadi korban adalah persaudaraan.