Wiranto Ungkap Situasi 1998: “Kalau Saya Gila Kekuasaan, Saya Sudah Jadi Presiden Waktu Itu”

JAKARTA – Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn.) Wiranto mengungkap kembali situasi politik dan keamanan yang dihadapinya ketika Indonesia berada di tengah krisis dan pergantian kekuasaan pada 1998.

Wiranto mengatakan dirinya tidak pernah berambisi mengejar kekuasaan. Ia bahkan menyebut, apabila dirinya memiliki keinginan untuk mengambil alih kekuasaan ketika itu, posisi dan kewenangan yang dimilikinya sebagai Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus Panglima ABRI dapat digunakan untuk melakukan tindakan tersebut.

“Tahun 1998 saya Menteri Pertahanan Keamanan dan juga Panglima ABRI. Itu bahasa Jawanya sakti mandraguna,” ujar Wiranto.

Ia kemudian menceritakan mengenai Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1998 yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Menurut Wiranto, instruksi tersebut menempatkan Panglima ABRI sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional serta memberikan kewenangan tambahan dalam menghadapi situasi nasional saat itu.

“Saya mendapat Instruksi Presiden Nomor 16, dia memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan tingkat nasional. Semua menteri, pemerintah pusat dan daerah membantu keputusan saya,” kata Wiranto.

Wiranto mengatakan kewenangan tersebut secara teoritis dapat digunakan untuk mengambil langkah yang jauh lebih ekstrem. Namun, ia mengaku memilih tidak menggunakan kewenangan itu untuk mengambil alih pemerintahan.

“Kalau saya gila kekuasaan, seperti di Thailand, langsung ambil alih saja, umumkan darurat militer, ambil alih, saya sudah jadi presiden waktu itu,” tuturnya.

Dalam penuturannya, Wiranto mengaku sempat mempertimbangkan konsekuensi apabila militer mengambil alih keadaan, termasuk kemungkinan terjadinya bentrokan dengan mahasiswa yang saat itu melakukan aksi demonstrasi.

Ia mengatakan pernah menanyakan kepada stafnya mengenai perkiraan korban apabila gedung DPR/MPR dikosongkan secara paksa dari mahasiswa.

“Asisten intelijen saya bilang, ‘Pak kira-kira 200 mahasiswa mati’. Waduh, mahal sekali harganya. Setelah itu pasti akan ada perang saudara. Makanya tidak diambil alih,” kata Wiranto.

Wiranto juga menceritakan komunikasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang ketika itu merupakan bagian dari jajaran perwira di bawah komandonya. Menurut Wiranto, SBY sempat menanyakan kemungkinan pengambilalihan kekuasaan.

“Pak SBY itu anak buah saya dulu, sekarang presiden kita dua periode. Dulu kepala staf saya, kepala staf sospol, beliau nanya pada saya, ‘Bapak Panglima, bagaimana, besok kita ambil alih?’ Saya katakan tidak,” ujar Wiranto.

Menurut penuturannya, keputusan yang kemudian diambil adalah mengawal proses pergantian kepemimpinan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

“Kita antarkan besok pergantian kepemimpinan dari presiden kepada wakil presiden. Itu yang saya lakukan. Alhasil kita bisa melaksanakan reformasi dengan selamat sampai sekarang,” katanya.

Wiranto mengatakan dirinya tidak menyesali keputusan tersebut. Ia menilai penyelesaian krisis melalui mekanisme konstitusional dan proses demokrasi merupakan jalan yang lebih tepat bagi Indonesia dibandingkan mengambil alih kekuasaan melalui kekuatan militer.

Ia juga mengajak melihat perjalanan bangsa Indonesia dari perspektif sejarah yang lebih panjang, mulai dari masa penjajahan, kemerdekaan, berbagai pemberontakan, hingga proses reformasi.

“Sekarang bagaimana, apa kita lebih baik dari masa lalu? Lebih baik, saya katakan lebih baik. Saya mengawal 4 presiden, saya tahu persis apa yang terjadi,” ucapnya.

Pernyataan Wiranto tersebut menjadi bagian dari refleksinya mengenai dinamika politik dan keamanan Indonesia pada masa Reformasi 1998. Kisah tersebut sekaligus menggambarkan salah satu versi kesaksian dari tokoh yang berada di lingkaran pengambilan keputusan militer pada masa transisi tersebut.

Adapun berbagai peristiwa politik dan keamanan pada 1998 memiliki konteks sejarah yang kompleks dan melibatkan banyak aktor. Karena itu, penuturan Wiranto mengenai situasi saat itu perlu ditempatkan sebagai kesaksian dan pandangan tokoh yang terlibat langsung, sementara detail sejarah lainnya dapat dibandingkan dengan dokumen serta catatan sejarah yang tersedia.