Indonesia Perkuat Kerja Sama Perbatasan dengan Negara Tetangga, Fokus pada Kesejahteraan dan Keamanan

JAKARTA — Indonesia terus memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antarnegara di kawasan.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia.

Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan BNPP beserta tugas dan fungsinya kepada negara-negara mitra, sekaligus memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Indonesia memandang pengelolaan perbatasan sebagai salah satu aspek strategis mengingat karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta jumlah penduduk yang besar.

Salah satu infrastruktur yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan perbatasan adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini Indonesia memiliki 15 PLBN yang menjadi pintu perlintasan resmi sekaligus bagian dari pengembangan kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan kedaulatan negara. Di kawasan tersebut berlangsung berbagai aktivitas masyarakat lintas negara, mulai dari perdagangan, kunjungan keluarga, hingga interaksi sosial masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah maupun latar belakang etnis.

Karena itu, pengelolaan perbatasan juga perlu diarahkan agar dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan pariwisata menjadi sejumlah sektor yang dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat perbatasan.

Di sisi lain, koordinasi antarnegara juga diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan lintas batas yang membutuhkan penanganan bersama.

Beberapa persoalan tersebut antara lain pelintas batas ilegal, perdagangan manusia, peredaran narkotika, hingga penyelundupan dan perdagangan senjata api.

Persoalan lintas batas tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu negara secara sendiri-sendiri. Komunikasi, pertukaran informasi, koordinasi, dan mekanisme kerja sama antarpihak menjadi bagian penting dalam merespons berbagai permasalahan tersebut.

Selain membahas tantangan, forum pertemuan juga dapat menjadi sarana untuk bertukar pengalaman serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dikembangkan secara lebih konkret.

Untuk menjaga kesinambungan komunikasi, Indonesia mendorong agar forum serupa dapat dilaksanakan secara berkala.

Forum reguler tersebut diharapkan mempertemukan pemerintah, perwakilan diplomatik, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan pengelolaan perbatasan, bertukar pengalaman, menjajaki peluang ekonomi, dan mencari solusi terhadap persoalan yang muncul di wilayah perbatasan.

Pendekatan tersebut menempatkan kawasan perbatasan bukan hanya sebagai halaman depan negara yang perlu dijaga, tetapi juga sebagai kawasan yang memiliki potensi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata yang dapat dikembangkan.

Dengan kerja sama yang terencana dan berkelanjutan, pengelolaan perbatasan diharapkan mampu memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Bagi Indonesia, pembangunan kawasan perbatasan memiliki dimensi yang luas: menjaga kedaulatan negara, memperkuat keamanan, meningkatkan konektivitas, membuka peluang ekonomi, serta memastikan masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh manfaat dari pembangunan nasional.

Karena itu, penguatan kerja sama dengan negara tetangga menjadi bagian penting dalam membangun kawasan perbatasan yang aman, produktif, dan mampu menjadi ruang pertumbuhan ekonomi serta interaksi masyarakat antarnegara.