KSP Terima Aspirasi Bupati Sukabumi, Penanganan Banjir hingga Longsor Jadi Perhatian
JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menerima audiensi Bupati Sukabumi Asep Japar beserta jajaran di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas kondisi dan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait penanganan bencana.
Dalam audiensi itu, Bupati Sukabumi menyampaikan berbagai persoalan kebencanaan yang terjadi di wilayahnya. Ancaman dan kejadian yang dibahas mencakup banjir, pergerakan tanah, longsor, kekeringan hingga angin kencang.
Berbagai kejadian tersebut tidak hanya berdampak terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan infrastruktur.
Kerusakan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain meliputi rumah warga, jembatan, sarana ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lahan persawahan hingga saluran air.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kerusakan fasilitas dasar dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus memperlambat proses pemulihan setelah bencana.
KSP menerima berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut dengan kementerian maupun lembaga terkait.
Penanganan yang menjadi perhatian terutama berkaitan dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap fasilitas yang terdampak bencana serta pemulihan kehidupan masyarakat.
Peran KSP dalam persoalan tersebut sejalan dengan fungsi kelembagaannya untuk melakukan pengawalan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap program serta isu strategis pemerintah. KSP juga menjalankan fungsi debottlenecking atau membantu mengurai berbagai hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Persoalan kebencanaan menjadi salah satu agenda yang terus membutuhkan koordinasi lintas lembaga karena penanganannya tidak hanya menyangkut respons ketika bencana terjadi, tetapi juga rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan masyarakat setelah bencana.
Sukabumi sendiri memiliki sejumlah wilayah yang menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan pergerakan tanah. Data kejadian yang dihimpun BPBD Kabupaten Sukabumi juga menunjukkan adanya berbagai kejadian bencana di wilayah tersebut, termasuk kebakaran lahan pada September 2026.
Melalui audiensi tersebut, aspirasi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi pemerintah pusat dalam menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi penting agar masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, sementara fasilitas publik yang mengalami kerusakan dapat segera dipulihkan.
KSP sebelumnya juga menegaskan bahwa ketahanan bencana termasuk salah satu bidang yang menjadi bagian dari pengawalan program prioritas nasional, bersama sejumlah agenda pembangunan lainnya.
Pertemuan KSP dengan Bupati Sukabumi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan kebencanaan.
Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, penanganan diharapkan tidak berhenti pada respons darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana.
