Rocky Gerung Bela MBG dan Kopdes: “Kalau Ada Tikus di Lumbung, Basmi Tikusnya, Bukan Bakar Lumbungnya”
JAKARTA – Pernyataan Rocky Gerung mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) kembali menjadi perhatian publik.
Di tengah perdebatan mengenai pelaksanaan sejumlah program pemerintah serta munculnya berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat, Rocky menyampaikan pandangan bahwa keberadaan persoalan dalam sebuah program tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut secara keseluruhan.
Dalam pernyataan yang beredar pada 14 September 2026, Rocky menggunakan perumpamaan tentang tikus di dalam lumbung.
“Kalau ada tikus di lumbung, basmi tikusnya, bukan bakar lumbungnya,” demikian pernyataan yang dikaitkan dengan Rocky Gerung.
Analogi tersebut kemudian memunculkan beragam respons di media sosial. Sebagian pengguna media sosial menilai pernyataan tersebut menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan program pemerintah, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program cukup serius untuk membutuhkan evaluasi yang lebih mendasar.
Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konteks kebijakan publik, kritik terhadap pelaksanaan sebuah program memang berbeda dengan tuntutan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Suatu program dapat tetap dipertahankan sekaligus dievaluasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
Rocky dalam pandangannya menempatkan persoalan tersebut sebagai masalah yang perlu dicari dan ditindak sumbernya, bukan dengan membatalkan seluruh program yang dinilai memiliki tujuan untuk masyarakat.
Namun, pandangan tersebut juga mendapat kritik dari sejumlah warganet. Sebagian komentar mempertanyakan apakah perumpamaan “tikus” cukup menggambarkan kompleksitas persoalan yang muncul dalam pengelolaan program dengan anggaran negara dalam jumlah besar.
Di media sosial, perdebatan kemudian berkembang menjadi sindiran terhadap posisi Rocky Gerung. Sebagian warganet bahkan menyebutnya telah berubah menjadi pembela pemerintah. Sebutan tersebut merupakan komentar dan opini pengguna media sosial, bukan kesimpulan faktual mengenai posisi politik Rocky.
Perdebatan mengenai MBG sendiri tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Hal serupa berlaku terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan terhadap tujuan program tidak berarti seluruh mekanisme pelaksanaannya terbebas dari evaluasi dan pengawasan.
Karena menggunakan anggaran dan sumber daya negara, program publik tetap membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Pernyataan Rocky Gerung tersebut pada akhirnya membuka kembali perdebatan lama mengenai cara masyarakat melihat sebuah kebijakan pemerintah: apakah persoalan dalam pelaksanaan harus berujung pada penghentian program atau justru menjadi alasan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Yang jelas, pernyataan Rocky telah memantik respons beragam di ruang digital. Ada yang melihat analogi tersebut sebagai seruan untuk memperbaiki program, sementara pihak lain menilainya terlalu sederhana untuk menggambarkan persoalan tata kelola anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.
Perdebatan publik pun kembali bergulir: memperbaiki program dari dalam, memperketat pengawasan, atau mengevaluasi secara menyeluruh setiap persoalan yang ditemukan.
Dalam demokrasi, perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari ruang diskusi publik. Yang terpenting, kritik maupun pembelaan terhadap sebuah kebijakan tetap perlu didukung fakta, data, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji.
