Rakyat Diminta Waspada Ajakan Gerakan di Medsos, RUU Perampasan Aset Dinilai Harus Dikawal Tanpa Tebang Pilih

JAKARTA — Masyarakat di seluruh Indonesia diminta lebih cermat menyikapi berbagai ajakan bergabung dalam gerakan yang beredar melalui media sosial. Ajakan yang mengatasnamakan gerakan rakyat dinilai perlu dicermati agar masyarakat tidak mudah terseret kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dalam sebuah himbauan yang beredar, masyarakat diminta menggunakan logika dan sikap kritis sebelum mengikuti ajakan yang muncul melalui grup media sosial dengan mengatasnamakan gerakan rakyat.

Himbauan tersebut juga mengingatkan masyarakat untuk membedakan gerakan yang benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat dengan aktivitas yang kemungkinan memiliki kepentingan politik atau afiliasi tertentu.

Perhatian khusus diarahkan pada isu pembentukan regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu agenda penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam narasi yang beredar, terdapat kekhawatiran bahwa perdebatan mengenai aturan perampasan aset dapat berkembang menjadi pertarungan kepentingan antarkelompok.

Namun, substansi pemberantasan korupsi dinilai seharusnya tidak ditempatkan dalam kepentingan politik praktis. Fokus utama harus tetap pada bagaimana negara dapat mengejar pelaku, menelusuri jaringan, melacak aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, serta mengembalikan aset tersebut kepada negara dan masyarakat.

Hukum Diminta Tidak Tebang Pilih

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dinilai harus diterapkan berdasarkan prinsip hukum yang jelas dan tidak boleh tebang pilih.

Penegakan hukum harus mampu menjangkau siapa pun yang terbukti memperoleh atau menguasai aset yang berasal dari tindak pidana, tanpa membedakan apakah orang tersebut pejabat, pengusaha, aparat, korporasi maupun pihak lain yang terlibat dalam jaringan kejahatan.

Di sisi lain, perlindungan terhadap masyarakat yang tidak melakukan tindak pidana juga menjadi hal penting dalam penyusunan regulasi.

Aset milik warga yang diperoleh secara sah tidak seharusnya dirampas hanya berdasarkan tuduhan atau asumsi. Karena itu, mekanisme pembuktian, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, kepastian hukum, serta mekanisme keberatan bagi masyarakat perlu mendapatkan perhatian dalam setiap pembahasan regulasi.

Dengan demikian, perjuangan pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak masyarakat dapat berjalan secara seimbang.

Rakyat Diminta Tidak Mudah Terprovokasi

Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama narasi yang mengandung tuduhan terhadap kelompok, partai politik, pejabat, pengusaha atau institusi tertentu tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab agar tidak berubah menjadi fitnah, provokasi maupun konflik di tengah masyarakat.

Gerakan masyarakat, apabila dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, diharapkan tetap berlangsung secara tertib, damai dan sesuai dengan hukum.

Dalam konteks RUU Perampasan Aset, masyarakat justru dinilai perlu terlibat aktif mengawal proses pembahasannya. Pengawasan publik diperlukan agar regulasi yang lahir benar-benar mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak bersalah.

Prinsip yang perlu dikedepankan adalah mengejar pelaku, menelusuri jaringan, melacak aset hasil korupsi dan mengembalikannya kepada negara serta rakyat.

Pada saat yang sama, hukum harus memastikan bahwa kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset karena itu seharusnya menjadi ruang pendidikan hukum bagi masyarakat, bukan sekadar arena pertarungan narasi politik di media sosial.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui isi regulasi, memahami konsekuensinya dan menyampaikan kritik terhadap pasal-pasal yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian negara untuk mengejar aset hasil kejahatan sekaligus membutuhkan pengawasan masyarakat agar kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

Rakyat tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok mana pun. Rakyat harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari penegakan hukum yang adil, transparan dan tidak tebang pilih.

Kebenaran, keadilan dan kepentingan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan pemberantasan korupsi.