Mahathir Mohamad dan Warisan Soeharto: Saat Stabilitas, Swasembada Beras hingga Pembangunan Indonesia Mendapat Pengakuan Dunia

JAKARTA — Nama Presiden Soeharto hingga kini masih menjadi bagian penting dalam perdebatan sejarah pembangunan Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade memimpin pemerintahan Orde Baru, Soeharto meninggalkan catatan panjang mengenai stabilitas politik, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga diplomasi regional.

Salah satu tokoh kawasan yang kerap dikaitkan dengan kekaguman terhadap sosok Soeharto adalah mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Dalam berbagai pernyataan yang dikutip dalam pembahasan mengenai hubungan kedua pemimpin, Mahathir menggambarkan Soeharto sebagai figur senior yang dekat secara personal serta memiliki peran besar dalam membawa stabilitas Indonesia.

Hubungan keduanya juga tidak terlepas dari kedekatan Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara bertetangga di Asia Tenggara. Di kawasan yang pernah mengalami ketegangan politik pada masa sebelumnya, hubungan personal para pemimpin menjadi salah satu faktor yang ikut membantu membangun komunikasi dan stabilitas regional.

Di dalam negeri, era pemerintahan Soeharto memang mencatat sejumlah capaian pembangunan yang mendapat perhatian internasional.

Swasembada Beras dan Revolusi Hijau

Salah satu capaian yang paling sering disebut adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 setelah bertahun-tahun menjadi negara pengimpor beras.

Keberhasilan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian, penggunaan varietas unggul, pupuk, irigasi, penyuluhan, kredit pertanian serta program Bimas dan Inmas.

FAO mencatat Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak 1984. Soeharto kemudian mendapat penghargaan Ceres Medal dari FAO atas upaya mencapai swasembada beras.

Capaian tersebut menjadi salah satu simbol keberhasilan pembangunan pertanian Indonesia pada era tersebut dan kemudian sering disebut dalam berbagai kajian sejarah pembangunan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Makroekonomi

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menghadapi persoalan ekonomi yang berat. Pemerintah kemudian menjalankan kebijakan stabilisasi dan pembangunan jangka panjang.

Dalam kajian Bank Dunia, ekonomi Indonesia selama periode 1967–1997 tumbuh rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut berjalan bersamaan dengan penurunan kemiskinan dan ekspansi pembangunan infrastruktur serta layanan dasar.

Performa tersebut kemudian menjadi bagian dari fenomena yang lebih luas yang dikenal sebagai “East Asian Miracle” atau keajaiban ekonomi Asia Timur.

Namun, capaian ekonomi tersebut juga harus dilihat secara utuh. Pertumbuhan tinggi pada masa Orde Baru berjalan dalam sistem politik yang sangat terpusat, sementara krisis ekonomi Asia 1997–1998 akhirnya memperlihatkan kerentanan struktural yang ikut mengakhiri era tersebut.

Kemiskinan Menurun, Pembangunan Desa Diperluas

Program pembangunan lima tahunan atau Pelita menjadi instrumen utama pemerintah Orde Baru dalam menjalankan pembangunan nasional.

Pembangunan tidak hanya diarahkan pada sektor industri dan perkotaan, tetapi juga infrastruktur pedesaan, pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Berbagai kajian mengenai ekonomi Indonesia era Soeharto mencatat adanya penurunan kemiskinan yang signifikan dalam beberapa dekade pertama pemerintahan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perubahan tersebut.

Puskesmas dan Perluasan Layanan Kesehatan

Sektor kesehatan juga menjadi bagian penting dari pembangunan Orde Baru. Pemerintah memperluas jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas hingga berbagai wilayah Indonesia.

Pengembangan pelayanan kesehatan dasar tersebut kemudian menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Pada 1991, Presiden Soeharto menerima penghargaan “Health For All Gold Medal Award” dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Arsip Kepustakaan Presiden mencatat penghargaan tersebut diberikan pada 18 Februari 1991.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu pengakuan internasional terhadap kebijakan kesehatan Indonesia pada masa itu.

Program Keluarga Berencana Mendapat Pengakuan PBB

Program Keluarga Berencana atau KB juga menjadi salah satu kebijakan yang paling menonjol pada masa Orde Baru.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menjalankan program pengendalian pertumbuhan penduduk secara luas hingga tingkat masyarakat.

Atas kontribusinya terhadap kebijakan kependudukan, Soeharto menerima United Nations Population Award pada 1989. Catatan penerima penghargaan tersebut menempatkan Soeharto sebagai salah satu penerima penghargaan PBB bidang kependudukan tahun tersebut.

Program KB kemudian menjadi salah satu contoh kebijakan kependudukan Indonesia yang banyak mendapat perhatian internasional.

Pendidikan Dasar dan Program SD Inpres

Pemerintahan Soeharto juga memperluas akses pendidikan dasar melalui pembangunan sekolah dasar di berbagai wilayah Indonesia.

Program SD Inpres menjadi salah satu program pembangunan pendidikan yang paling dikenal pada era tersebut. Bersamaan dengan program wajib belajar, kebijakan ini memperluas kesempatan anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan dasar.

Pada 1993, arsip Kepustakaan Presiden mencatat Presiden Soeharto menerima Avicenna Award dari UNESCO.

Penghargaan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian dari catatan internasional mengenai kebijakan pembangunan Indonesia pada era Orde Baru.

Indonesia dan Peran Diplomatik di ASEAN

Di bidang luar negeri, Indonesia memiliki posisi penting dalam pembentukan ASEAN pada 1967 bersama Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Pada masa Soeharto, Indonesia juga memainkan peran penting dalam diplomasi Asia Tenggara dan Gerakan Non-Blok.

Indonesia menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok di Jakarta pada 1992 dan Soeharto memegang posisi Ketua Gerakan Non-Blok dalam periode tersebut.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan domestik, tetapi juga berusaha mempertahankan pengaruh diplomatiknya di tingkat kawasan dan internasional.

Warisan Soeharto Tetap Menjadi Perdebatan

Meski berbagai capaian pembangunan tersebut memperoleh pengakuan internasional, pembahasan mengenai Soeharto tidak dapat dilepaskan dari kontroversi selama 32 tahun pemerintahannya.

Era Orde Baru juga ditandai oleh kuatnya sentralisasi kekuasaan, pembatasan ruang politik, persoalan hak asasi manusia, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berbagai persoalan lain yang hingga kini menjadi bagian dari perdebatan sejarah Indonesia.

Karena itu, melihat warisan Soeharto secara objektif berarti menempatkan dua sisi sejarah secara bersamaan: keberhasilan pembangunan dan stabilitas di satu sisi, serta persoalan demokrasi, HAM dan tata kelola kekuasaan di sisi lainnya.

Pada akhirnya, catatan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia era Soeharto pernah mencapai sejumlah kemajuan penting yang mendapat perhatian dunia, mulai dari swasembada beras, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, perluasan layanan kesehatan dan pendidikan, keberhasilan program KB hingga peran diplomatik Indonesia di kawasan.

Warisan tersebut menjadi bagian dari sejarah bangsa yang penting untuk dipelajari secara kritis, bukan sekadar untuk mengagungkan maupun meniadakan satu periode pemerintahan, melainkan untuk memahami kebijakan mana yang berhasil, mengapa berhasil, serta pelajaran apa yang masih relevan bagi pembangunan Indonesia hari ini.