Prabowo Targetkan 4.582 Kapal Ikan Modern hingga 2029, Investasi Rp125,5 Triliun dan Serap 89 Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembangunan 4.582 unit kapal ikan modern secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat industri perikanan nasional, meningkatkan produksi tangkap, membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Kapal yang dibangun akan memiliki kapasitas beragam, mulai dari 10 hingga 2.500 Gross Tonnage (GT). Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal berukuran 30 GT pada 2026.

Program tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap meningkat hingga 2,3 juta ton per tahun, pendapatan nelayan bertambah sekitar Rp20,6 triliun per tahun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan meningkat hingga Rp1,8 triliun per tahun.

Dari sisi ketenagakerjaan, pembangunan dan pengoperasian kapal-kapal tersebut diproyeksikan menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja. Mereka akan ditempatkan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari operator kapal, tenaga administrasi, pengurusan dokumen kapal hingga awak kapal perikanan.

Kepala Bakom RI M. Qodari mengatakan sekitar 55 ribu tenaga kerja di antaranya akan diperuntukkan bagi kebutuhan awak kapal perikanan.

“55 ribu orang di antaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan. Di antaranya seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal,” kata Qodari dalam konferensi pers, Rabu (2/9).

Untuk merealisasikan pembangunan 4.582 kapal ikan modern tersebut, pemerintah memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp125,5 triliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pelaksanaan program. Keterlibatan industri domestik diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan armada perikanan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Penguatan galangan kapal dalam negeri dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas industri manufaktur, serta mendorong penguasaan dan transfer teknologi di sektor perkapalan.

Dari perspektif ekonomi pesisir, keberadaan armada ikan modern juga diharapkan meningkatkan kapasitas nelayan dalam menjangkau wilayah penangkapan yang lebih luas. Kapal-kapal tersebut nantinya diproyeksikan mendukung aktivitas penangkapan ikan mulai dari perairan dekat pantai hingga laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Program tersebut juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan potensi kelautan Indonesia. Pemerintah sebelumnya menyatakan sektor kelautan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti ancaman pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Dalam pidatonya terkait KEM-PPKF RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Jakarta, 20 Mei, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain penting di sektor kelautan, tetapi masih menghadapi persoalan pencurian sumber daya laut.

Penguatan armada nasional menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga pemanfaatan sumber daya perikanan sekaligus memperkuat posisi nelayan Indonesia.

Program pembangunan kapal modern tersebut nantinya berjalan beriringan dengan sejumlah program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih.

Pemerintah juga sebelumnya telah menyalurkan 1.582 kapal ikan kepada nelayan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Jika target 4.582 kapal dapat direalisasikan sesuai rencana, program ini tidak hanya berbicara mengenai penambahan armada. Dampaknya diharapkan menjalar ke industri galangan kapal, tenaga kerja, rantai pasok perikanan, pelabuhan, perdagangan hasil laut hingga peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan kapal, penggunaan anggaran, penyaluran kepada nelayan, serta pengoperasiannya berjalan transparan dan tepat sasaran.

Dengan kebutuhan pembiayaan yang mencapai Rp125,5 triliun, pengawasan menjadi faktor penting agar investasi besar tersebut benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memperkuat kedaulatan Indonesia atas sumber daya kelautannya.

Bagi Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, modernisasi armada perikanan pada akhirnya bukan sekadar proyek pengadaan kapal. Program tersebut menjadi bagian dari agenda besar untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat industri nasional dan memastikan kekayaan laut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.