Jokowi Selalu Jadi Sasaran Kritik, Mengapa Pengaruh Politik Presiden ke-7 RI Tak Pernah Sepi dari Sorotan?

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan dalam berbagai perdebatan politik nasional. Meski masa kepemimpinannya telah berakhir, nama Jokowi masih kerap muncul dalam kritik, kontroversi, hingga pertarungan wacana politik.

Bagi para pendukungnya, Jokowi merupakan sosok yang memiliki gaya komunikasi relatif sederhana, tidak selalu tampil dengan retorika politik yang panjang, dan selama masa pemerintahannya lebih banyak menonjolkan kerja serta pembangunan.

Namun, bagi kelompok yang mengkritiknya, warisan kebijakan dan jaringan politik pada era pemerintahannya tetap menjadi bahan evaluasi. Bahkan, setelah tidak lagi menduduki kursi presiden, pengaruh politik Jokowi masih menjadi salah satu isu yang terus diperdebatkan.

Lantas, mengapa Jokowi seolah selalu menjadi sasaran empuk?

Jawabannya mungkin tidak sesederhana persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang tokoh.

Seorang presiden yang telah memimpin Indonesia selama dua periode tentu meninggalkan jejak politik, kebijakan, jaringan pemerintahan, serta basis pendukung yang luas. Karena itu, berakhirnya masa jabatan tidak otomatis menghapus perhatian publik terhadap figur tersebut.

Justru semakin besar pengaruh seseorang ketika berkuasa, semakin besar pula kemungkinan warisan pemerintahannya dievaluasi setelah kekuasaan berakhir.

Di sinilah demokrasi bekerja.

Jokowi berhak mendapatkan apresiasi apabila kebijakan pemerintahannya dinilai berhasil. Pada saat yang sama, kebijakan dan keputusan selama pemerintahannya juga sah untuk dikritik apabila terdapat alasan, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang perlu dijaga adalah agar kritik tidak berubah menjadi penghakiman personal, sementara pembelaan terhadap seorang tokoh juga tidak berubah menjadi penolakan terhadap fakta.

Perdebatan mengenai Jokowi seharusnya ditempatkan pada substansi: apa yang berhasil, apa yang gagal, apa yang perlu dilanjutkan, dan apa yang harus diperbaiki.

Sebab demokrasi bukan tentang menjadikan seorang tokoh selalu benar atau selalu salah.

Demokrasi justru membutuhkan keberanian untuk menguji setiap kekuasaan—baik ketika seseorang masih berada di dalam pemerintahan maupun setelah meninggalkan jabatan.

Jika Jokowi memang memiliki pengaruh politik setelah tidak lagi menjadi presiden, masyarakat berhak membahasnya. Tetapi pengaruh politik juga harus dibedakan dari tuduhan mengenai tindakan tertentu. Setiap tuduhan membutuhkan bukti, bukan sekadar asumsi atau sentimen politik.

Pada akhirnya, mungkin bukan pertanyaan “mengapa Jokowi selalu menjadi sasaran?”, melainkan “mengapa sosok yang pernah memegang kekuasaan tertinggi selama satu dekade masih begitu penting dalam percakapan politik Indonesia?”

Jawabannya akan bergantung pada bagaimana masyarakat melihat warisan satu dekade pemerintahan Jokowi dan bagaimana perjalanan politik Indonesia setelahnya berkembang.

Yang terpenting, perdebatan mengenai Jokowi jangan sampai membuat publik kehilangan ukuran paling mendasar dalam demokrasi: kritik harus berbasis fakta, dukungan harus rasional, dan kekuasaan harus selalu dapat diawasi.

Karena ketika rakyat cerdas membaca politik, tidak mudah terjebak oleh propaganda ,baik propaganda yang menyerang maupun propaganda yang membela.