Amien Rais Serukan “De-Jokowisasi”, Singgung Jokowi Tak Berhenti Kejar Kekuasaan
JAKARTA — Tokoh politik senior Amien Rais kembali melontarkan kritik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, Amien menyerukan gagasan yang disebutnya sebagai “de-Jokowisasi”, yakni upaya mengurangi atau menghapus pengaruh politik Jokowi dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Amien menilai pengaruh politik Jokowi masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional meski masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir. Ia juga menyampaikan pandangan bahwa Jokowi dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruh politik dan kekuasaan.
Pernyataan tersebut merupakan sikap dan kritik politik Amien Rais terhadap Jokowi. Penilaian mengenai sejauh mana pengaruh Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden menjadi bagian dari perdebatan politik yang lebih luas di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Amien bahkan menggunakan ungkapan keras dengan menyebut Jokowi sebagai sosok yang menurut pandangannya tidak akan berhenti mengejar kekuasaan hingga akhir hayat.
Pernyataan itu kembali menghidupkan istilah “de-Jokowisasi” yang sebelumnya juga pernah digunakan Amien dalam mengkritik berbagai kebijakan dan dinamika politik pada era pemerintahan Jokowi.
Di sisi lain, pengaruh mantan presiden dalam politik setelah masa jabatan berakhir bukan semata persoalan satu tokoh. Dalam sistem demokrasi, mantan kepala negara tetap memiliki hak politik sebagai warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Mereka juga dapat tetap memiliki jaringan, pendukung, pengalaman, serta pengaruh dalam ruang publik.
Persoalan yang kemudian menjadi perdebatan adalah batas antara penggunaan hak politik yang sah dengan potensi dominasi jaringan kekuasaan terhadap proses regenerasi politik.
Dari perspektif demokrasi, keberadaan mantan presiden dalam ruang politik dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Namun, demokrasi juga membutuhkan kompetisi yang sehat, institusi yang kuat, transparansi, serta kesempatan yang adil bagi munculnya kepemimpinan baru.
Karena itu, istilah “de-Jokowisasi” yang disuarakan Amien Rais pada akhirnya tidak hanya dapat dibaca sebagai kritik terhadap Jokowi secara personal, tetapi juga sebagai bagian dari perdebatan mengenai seberapa besar pengaruh seorang mantan presiden seharusnya bertahan setelah meninggalkan kekuasaan.
Pertanyaan pentingnya bukan semata apakah seorang mantan presiden masih memiliki pengaruh, melainkan apakah pengaruh tersebut bekerja melalui mekanisme politik yang terbuka, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Perdebatan tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Kritik terhadap tokoh politik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, sementara penilaian terhadap benar atau tidaknya sebuah tudingan tetap membutuhkan data, konteks, dan pembuktian yang memadai.
Rakyat pada akhirnya memiliki ruang untuk menilai: apakah pengaruh politik seorang mantan presiden merupakan konsekuensi wajar dari rekam jejak dan jaringan politiknya, atau justru perlu menjadi perhatian agar regenerasi kepemimpinan dan kompetisi demokrasi tetap berjalan sehat.
