Prabowo dan Taruhan Besar Mengubah Arah Ekonomi Sumber Daya Indonesia
Oleh: Bang Enyoi | Ketum Save Jabar
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI terasa berbeda dari pidato ekonomi pada umumnya. Fokusnya bukan hanya soal angka pertumbuhan, program sosial, atau target fiskal tahunan. Ada pesan yang lebih mendasar: siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan alam Indonesia?
Pertanyaan ini bukan hal baru. Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah: sawit, batu bara, nikel, migas, dan berbagai komoditas strategis lainnya. Namun pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah kekayaan tersebut sudah sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden kembali menegaskan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pesan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat peran negara dalam tata kelola sumber daya strategis. Bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi nasional tidak berhenti pada angka ekspor semata.
Tentu langkah semacam ini memiliki tantangan. Dunia usaha membutuhkan kepastian, pasar merespons perubahan kebijakan dengan sensitif, dan birokrasi harus mampu mengikuti arah baru tersebut.
Namun satu hal yang menarik: publik mulai melihat upaya pemerintah untuk masuk ke perdebatan yang lebih besar, yakni bagaimana mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi nasional yang benar-benar dirasakan rakyat.
Pertanyaan berikutnya tinggal satu: mampukah kebijakan itu diterjemahkan menjadi hasil nyata?
Karena dalam politik dan pemerintahan, sejarah tidak dibentuk oleh pidato. Sejarah dibentuk oleh hasil.
