Menhan Sjafrie Tugaskan TNI Perkuat Ketahanan Pangan, Target Swasembada 2029 Jadi Prioritas Nasional
Sorotan Publik — Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, resmi mengumumkan penugasan baru bagi prajurit TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta sebagai bagian dari strategi besar pemerintah mengejar target swasembada pangan hingga tahun 2029.
Langkah ini menandai perluasan peran TNI dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan yang saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Dalam skema yang disusun, personel TNI Angkatan Darat akan difokuskan pada pengembangan sektor pertanian padi dan jagung. Sementara TNI Angkatan Laut mendapat penugasan khusus dalam pengembangan budidaya kedelai nasional.
Kebijakan tersebut muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan strategis. Menurut Menhan Sjafrie, kebutuhan terhadap kemandirian pangan menjadi semakin mendesak mengingat dinamika global, gangguan rantai pasok internasional, serta ancaman krisis pangan yang terus menjadi perhatian banyak negara.
Dalam paparannya, Sjafrie menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. Ia menyebut sebagian pasokan kedelai yang masuk ke Indonesia berasal dari komoditas yang di negara asalnya bahkan digunakan sebagai pakan ternak. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi upaya membangun kedaulatan pangan nasional.
Karena itu, pelibatan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat mempercepat pengembangan bibit kedelai lokal berkualitas tinggi agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar luar negeri. Pemerintah menargetkan penguatan sektor hulu hingga hilir melalui pemanfaatan sumber daya nasional secara lebih terintegrasi.
Di sisi lain, kontribusi TNI Angkatan Darat pada sektor pertanian disebut telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam pengembangan padi dan jagung di berbagai daerah. Program pendampingan dan penguatan sektor produksi dinilai telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian nasional.
Seluruh program ini nantinya berada di bawah koordinasi Batalyon Teritorial Pembangunan, satuan khusus yang dibentuk untuk mendukung pembangunan lintas sektor. Tidak hanya mengelola sektor pertanian, satuan tersebut juga membawahi bidang medis, konstruksi, peternakan, hingga berbagai program pembangunan wilayah lainnya.
Pengamat menilai langkah ini mencerminkan pendekatan baru dalam pembangunan nasional, di mana kekuatan pertahanan tidak hanya dipahami dalam konteks militer, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menegaskan seluruh pelaksanaan program akan dilakukan secara terbuka dan transparan agar dapat diawasi publik maupun parlemen. Dengan demikian, keterlibatan TNI di sektor pangan diharapkan bukan hanya mempercepat swasembada, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan hingga ke daerah.
