“Kalau Mau Aman di 2029, Kenapa Tidak Begini?”: Ujian Politik Prabowo antara Stabilitas Kekuasaan dan Keberanian Berbenah

JAKARTA — Pertanyaan mengenai bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi perjalanan politik menuju 2029 kembali mengemuka. Salah satu narasi yang beredar di ruang publik mempertanyakan pilihan antara menjaga stabilitas kekuasaan atau mengambil keputusan besar yang berpotensi berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Narasi tersebut mengajukan tiga pendekatan yang secara sederhana dapat dibaca sebagai strategi “mencari aman”: tidak mengusik kelompok koruptor, mafia, dan oligarki; memperluas subsidi serta bantuan sosial; dan melakukan perombakan besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN).

Namun, di balik tiga gagasan tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah sebuah pemerintahan harus menghindari konflik demi menjaga popularitas hingga akhir masa jabatan, atau justru berani mengambil kebijakan yang memiliki konsekuensi politik demi membenahi persoalan struktural negara?

Antara Popularitas dan Keputusan yang Tidak Populer

Dalam politik, kebijakan yang menguntungkan secara elektoral belum tentu menjadi kebijakan yang menyelesaikan persoalan jangka panjang.

Perluasan subsidi dan bansos, misalnya, dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat ketika dirancang secara tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut juga membutuhkan ruang fiskal yang besar dan harus diimbangi dengan evaluasi agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

Persoalannya bukan semata-mata apakah subsidi atau bansos diperlukan, melainkan bagaimana negara memastikan anggaran publik menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Hal yang sama berlaku terhadap pemberantasan korupsi dan mafia. Penegakan hukum terhadap kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik berpotensi menghadirkan resistensi. Namun, jika pemerintah terlalu berhati-hati hanya karena takut kehilangan dukungan kelompok tertentu, agenda reformasi dapat kehilangan daya dorongnya.

Di titik inilah keberanian politik menjadi penting.

BUMN dan Pilihan untuk Membenahi dari Dalam

Usulan mengenai perombakan besar-besaran BUMN juga tidak sederhana.

BUMN memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, pembenahan tata kelola perusahaan negara tidak cukup dilakukan melalui pergantian figur semata.

Yang lebih penting adalah memastikan proses bisnis berjalan profesional, transparan, efisien, bebas dari konflik kepentingan, serta mampu memberikan kontribusi optimal kepada negara.

Restrukturisasi dapat menjadi instrumen perbaikan apabila didasarkan pada data dan evaluasi kinerja. Sebaliknya, restrukturisasi yang dilakukan tanpa desain kelembagaan yang jelas justru berisiko menciptakan ketidakpastian baru.

Dengan demikian, “bersih-bersih” BUMN seharusnya tidak dimaknai sekadar mengganti orang, tetapi memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya inefisiensi, intervensi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Apakah 2029 Harus Menjadi Tujuan Utama?

Pertanyaan paling penting dari narasi tersebut sebenarnya bukan siapa yang akan menang atau kalah pada 2029.

Pertanyaannya adalah warisan kebijakan apa yang akan ditinggalkan pemerintahan ketika periode kekuasaan berakhir.

Jika orientasi pemerintahan terlalu terpusat pada menjaga keamanan politik hingga 2029, terdapat risiko keputusan strategis yang sulit justru ditunda. Sebaliknya, apabila setiap keputusan besar diambil tanpa memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan stabilitas politik, pemerintah juga dapat menciptakan persoalan baru.

Karena itu, pilihan antara “aman” dan “berani” sebenarnya tidak harus menjadi dua kutub yang saling bertentangan.

Pemerintahan dapat tetap menjaga stabilitas sekaligus melakukan reformasi. Kuncinya adalah kepastian hukum, transparansi, komunikasi publik, perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, serta konsistensi dalam menjalankan aturan.

Pemberantasan korupsi pun tidak boleh berubah menjadi alat politik untuk menyerang lawan. Begitu pula pembenahan BUMN tidak boleh menjadi sekadar pergantian kepentingan dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya apakah kekuasaan berhasil bertahan sampai 2029. Ukuran yang lebih penting adalah apakah negara menjadi lebih kuat, institusinya lebih dipercaya, korupsi lebih sulit dilakukan, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.

Jika ingin benar-benar “aman” menuju 2029, pertanyaannya mungkin bukan bagaimana menghindari semua perlawanan, melainkan bagaimana memastikan setiap keputusan besar memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.