Aljazair Siapkan Hukuman Mati bagi Pelaku Pembakaran Hutan yang Disengaja
ALJAZAIR — Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune memerintahkan langkah hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja. Kebijakan tersebut disiapkan setelah rangkaian kebakaran hebat melanda sejumlah wilayah di bagian timur laut Aljazair dan menimbulkan korban jiwa.
Dalam kebijakan yang diumumkan pemerintah, Menteri Kehakiman Aljazair diperintahkan mengajukan amendemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) paling lambat 15 September 2026. Perubahan tersebut diarahkan untuk memasukkan ancaman hukuman mati bagi pelaku yang terbukti secara sengaja membakar hutan.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena hukuman mati di Aljazair memiliki sejarah panjang penangguhan pelaksanaan. Negara tersebut diketahui tidak melakukan eksekusi hukuman mati sejak 1993, meskipun vonis mati masih dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Duga Ada Unsur Kesengajaan
Kebijakan pemberatan hukuman muncul di tengah penyelidikan terhadap penyebab kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Aljazair.
Pemerintah mencurigai kemungkinan adanya tindakan sabotase atau kriminal yang dilakukan secara terencana. Kecurigaan tersebut antara lain muncul karena sejumlah titik api dilaporkan muncul hampir bersamaan pada waktu yang dinilai tidak biasa, termasuk sekitar pukul 01.00 waktu setempat.
Di bawah ketentuan hukum yang berlaku saat ini, pembakaran hutan secara sengaja dapat dikenai hukuman berat, dengan ancaman pidana yang dilaporkan mencapai puluhan tahun penjara hingga hukuman seumur hidup, tergantung pada ketentuan dan kondisi perkara.
Apabila amendemen hukum disahkan, hukuman mati tidak serta-merta dapat langsung dijalankan terhadap setiap tersangka. Proses peradilan dan pembuktian tetap harus dilalui, termasuk seluruh mekanisme hukum serta hak terdakwa untuk mengajukan banding.
Televisi pemerintah Aljazair menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila seluruh proses hukum dan upaya banding telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebakaran Tewaskan Sedikitnya 12 Orang
Kebijakan tersebut diambil setelah kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah di timur laut Aljazair, termasuk Provinsi Jijel, Bejaia, dan Tizi Ouzou.
Kebakaran yang terjadi di tengah gelombang panas dan angin kencang tersebut menimbulkan korban jiwa, menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka, serta memaksa ribuan warga meninggalkan wilayah terdampak.
Selain mengancam keselamatan masyarakat, kebakaran juga berdampak terhadap lahan pertanian dan permukiman.
Pemerintah Aljazair kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk menghormati para korban.
Hukuman Mati Kembali Jadi Perdebatan
Rencana memasukkan hukuman mati sebagai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan sengaja berpotensi memicu perdebatan mengenai kebijakan pidana di Aljazair.
Di satu sisi, pemerintah menilai pemberatan hukuman diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap tindakan yang dapat mengancam kehidupan manusia, lingkungan, dan permukiman dalam skala luas.
Di sisi lain, penerapan kembali eksekusi hukuman mati akan menjadi perkembangan signifikan bagi Aljazair mengingat negara tersebut telah menjalankan moratorium de facto terhadap pelaksanaan hukuman mati selama lebih dari tiga dekade.
Terlepas dari perdebatan tersebut, pemerintah Aljazair menempatkan penanganan kebakaran hutan dan penindakan terhadap pelaku sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat serta mencegah terulangnya bencana serupa.
Rencana perubahan hukum tersebut selanjutnya harus melalui proses legislasi sebelum dapat diberlakukan secara resmi.
