Kang Dedi Mulyadi Apresiasi Aksi Botok Kawal RUU Perampasan Aset: “Perjuangan Suci”
Sorotan Publik — Dukungan terhadap gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dalam mengawal pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus mendapat perhatian.
Kali ini, apresiasi datang dari tokoh politik nasional Dedi Mulyadi. Melalui akun media sosial pribadinya yang telah terverifikasi, Dedi secara khusus menyampaikan penghargaan kepada koordinator aksi AMPB, Supriyono alias Botok, bersama para peserta aksi dari Kabupaten Pati.
Dalam unggahannya pada Kamis (27/8/2026), Dedi memberikan pesan khusus terkait perjuangan massa yang mendesak agar regulasi mengenai perampasan aset segera diselesaikan.
“Apresiasi terdalam untuk Mas Botok dan kawan-kawan atas perjuangan suci mendukung pemberlakuan Undang-undang Perampasan Asset,” tulis Dedi Mulyadi.
Aksi AMPB dan Desakan Pengesahan RUU Perampasan Aset
AMPB menjadi salah satu kelompok masyarakat yang secara terbuka menyuarakan percepatan pembentukan RUU Perampasan Aset.
Dalam aksi mereka di Jakarta, massa mendesak DPR RI bersama pemerintah segera menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut. Mereka menilai instrumen hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana.
Supriyono alias Botok menjadi salah satu figur yang berada di garis depan dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Gerakan tersebut kemudian mendapatkan perhatian luas, terutama setelah perwakilan massa diterima oleh pimpinan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Komitmen Penyelesaian RUU Jadi Sorotan
Dalam perkembangan aksi tersebut, pimpinan DPR RI menyampaikan komitmen untuk mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah target agar pembentukan RUU tersebut dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.
Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil penting dari rangkaian penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan AMPB.
Bagi para pendukung gerakan tersebut, penyelesaian RUU Perampasan Aset dinilai penting untuk memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dan mendukung pemulihan aset negara.
Dukungan Tokoh Politik dan Perhatian Publik
Pernyataan Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa isu RUU Perampasan Aset telah mendapat perhatian lebih luas di luar kelompok masyarakat yang turun langsung ke jalan.
Apresiasi terhadap perjuangan Botok dan massa Pati juga berpotensi memperluas perhatian publik terhadap agenda pembentukan regulasi tersebut.
Namun, proses legislasi tetap harus berjalan melalui mekanisme konstitusional dan pembahasan resmi antara DPR RI dan pemerintah.
Bagi masyarakat yang mengawal isu ini, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penyelesaian pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perjuangan AMPB pun kini menjadi bagian dari perhatian publik nasional. Pertanyaan berikutnya adalah apakah target 15 Desember 2026 benar-benar dapat diwujudkan menjadi pengesahan RUU Perampasan Aset.
Perkembangan proses legislasi tersebut masih akan menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
