Wamenhan Donny Ermawan Terima Audiensi BPS, Bahas Sensus Ekonomi dan Keamanan Data Strategis
JAKARTA – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi beserta jajaran di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya perkembangan Sensus Ekonomi, integrasi data nasional, serta upaya perlindungan infrastruktur data strategis dari berbagai ancaman, baik secara fisik maupun siber.
Dalam audiensi tersebut, jajaran BPS turut menyampaikan perkembangan pemutakhiran data sosial ekonomi serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pencacahan di lapangan.
Data Akurat Jadi Fondasi Kebijakan
Wamenhan Donny Ermawan menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat dan tepercaya merupakan salah satu fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan maupun pertahanan.
Menurutnya, kualitas data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan keamanan nasional.
Karena itu, Kemhan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pengamanan data strategis serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data nasional tidak hanya tersedia secara akurat, tetapi juga terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan nasional.
Perkuat Tata Kelola Data Nasional
Kolaborasi antara Kemhan dan BPS menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional. Integrasi data yang baik diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Di tengah perkembangan teknologi digital, perlindungan terhadap infrastruktur data juga menjadi semakin penting. Ancaman siber dapat menyasar berbagai sistem strategis sehingga diperlukan koordinasi dan pengamanan yang kuat antarinstansi.
Kemhan dan BPS diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mendukung terwujudnya tata kelola data nasional yang aman, akurat, dan berdaulat.
Dengan data yang berkualitas serta sistem perlindungan yang memadai, pemerintah dapat memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pertahanan demi kepentingan masyarakat serta negara.
