Mentan Amran Batalkan Rapat di Jakarta dan Terbang ke Alor, Bawa Bantuan untuk Tekan Kemiskinan

ALOR — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta dan memilih terbang langsung ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (8/8/2026). Keputusan tersebut diambil setelah Amran menerima aspirasi mahasiswa asal Alor, Adriano Padama, saat menghadiri kuliah umum di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Kamis (6/8).

Dalam kesempatan tersebut, Adriano menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Alor, termasuk harga dan distribusi beras serta kebutuhan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian.

Aspirasi tersebut kemudian mendorong Mentan Amran untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi pertanian di Alor.

Batalkan Agenda Rapat dan Turun Langsung ke Alor

Amran mengatakan keputusan membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta dilakukan agar persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat segera ditindaklanjuti di lapangan.

“Insyaallah kami langsung turun. Kami batalkan acara rapat pimpinan di Jakarta dan langsung terbang ke Alor. Kami sudah lihat, semua permintaan kami penuhi di bawah naungan Kementerian Pertanian,” kata Amran.

Menurut Amran, aspirasi yang disampaikan Adriano menjadi pengingat bagi pemerintah mengenai persoalan masyarakat di daerah.

Ia menilai suara mahasiswa perlu menjadi bagian dari masukan dalam penyusunan kebijakan, terutama ketika aspirasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di daerah asalnya.

“Dia membawa aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi. Saya bangga dengan Adriano, ini putra terbaik NTT. Aspirasi seperti ini harus kita kawal karena mereka membaca denyut nadi masyarakat, mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” ujar Amran.

Setibanya di Alor, Amran meninjau sejumlah lokasi dan berdialog dengan pemerintah daerah serta masyarakat.

Dari hasil peninjauan tersebut, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus intervensi Kementerian Pertanian di wilayah tersebut.

Pemerintah Pastikan Ketersediaan Beras

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketersediaan dan harga beras.

Amran meminta ketersediaan beras di Alor tetap terjaga dan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Ia juga meminta Perum Bulog memastikan stok tersedia dan melakukan operasi pasar apabila kondisi di lapangan membutuhkan intervensi.

“Beras sudah aman, sudah ada di gudang. Harganya harus sama dengan Jakarta, sekitar Rp13 ribu. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang membeli beras dengan harga Rp25 ribu atau Rp30 ribu. Kalau dibutuhkan, Bulog lakukan operasi pasar,” tegasnya.

Pemerintah menilai stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan distribusi.

Bantuan Benih dan Alsintan Disiapkan

Selain menjaga pasokan pangan, Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Alor.

Dukungan tersebut mencakup benih padi dan jagung, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pompa untuk lahan yang memiliki sumber air dan berpotensi dikembangkan.

Amran juga menyatakan akan menambah sejumlah bantuan alsintan dan pompa berdasarkan kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat.

Namun, keberhasilan program tetap membutuhkan pendampingan dan pengelolaan yang baik di tingkat petani.

Dorong Pengembangan Kakao, Kelapa, dan Jambu Mete

Untuk program jangka panjang, Kementerian Pertanian mendorong pengembangan komoditas yang dinilai sesuai dengan kondisi agroklimat Alor.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain kelapa, kakao, dan jambu mete.

Amran menargetkan pengembangan tanaman hingga sedikitnya 10 ribu hektare.

“Kita targetkan tanaman minimal 10 ribu hektare di Alor. Kalau satu hektare dikelola satu keluarga, berarti ada 10 ribu keluarga yang mendapat sumber penghasilan. Kalau satu keluarga empat orang, sekitar 40 ribu orang bisa merasakan manfaatnya. Karena itu, kita harus kerja sungguh-sungguh agar kemiskinan di Alor bisa ditekan,” ujar Amran.

Pengembangan komoditas perkebunan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

Bibit dan Biaya Tanam Disiapkan Pemerintah

Amran menyatakan pemerintah akan memberikan dukungan bibit dan biaya tanam sehingga masyarakat tidak terbebani biaya awal dalam menjalankan program tersebut.

“Bibitnya dari pemerintah, biaya tanamnya juga dari pemerintah. Gratis untuk rakyat. PPL harus mengawal sampai tumbuh dan berhasil. Ini kesempatan untuk membangun Alor dan mengubah kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi salah satu faktor penting agar bantuan tidak berhenti pada tahap distribusi.

Pengawalan hingga tanaman tumbuh dan menghasilkan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan bantuan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Diminta Pastikan Program Berkelanjutan

Kunjungan Amran ke Alor menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons persoalan pangan dan pertanian berdasarkan kondisi lapangan.

Namun, keberhasilan intervensi pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan awal. Ketersediaan pasar, infrastruktur, akses transportasi, pendampingan petani, produktivitas lahan, hingga kepastian penyerapan hasil produksi juga menjadi faktor yang menentukan.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, masyarakat, dan pelaku usaha diperlukan agar program pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kementerian Pertanian berkomitmen memantau perkembangan program di Alor dan mengevaluasi dampaknya terhadap produksi serta kesejahteraan masyarakat.

Jika dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, penguatan sektor pertanian diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru sekaligus membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Alor.

Langkah tersebut juga menunjukkan pentingnya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dari daerah dan menerjemahkannya menjadi kebijakan serta program yang dapat diukur manfaatnya.