Israel Tegaskan Pertahankan Posisi Militer di Gaza, Tolak Pasukan Stabilisasi Internasional
JAKARTA – Pemerintah Israel menegaskan akan tetap mempertahankan posisi militernya di Jalur Gaza dan menolak penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan internasional agar Israel menghentikan operasi militer dan mempercepat implementasi gencatan senjata.
Seorang pejabat senior pemerintah Israel, Senin (3/8/2026), menyatakan bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik dari wilayah yang saat ini telah dikuasai selama operasi militer berlangsung.
“Israel tidak akan mundur dari posisi saat ini di Jalur Gaza dan akan terus menggagalkan setiap ancaman terhadap warga sipil maupun personel militer kami,” ujar pejabat tersebut.
Pernyataan itu mempertegas kebijakan pemerintah Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya meski berbagai negara dan organisasi internasional terus menyerukan penghentian konflik.
Penempatan ISF Ditolak
Sikap Israel muncul setelah berlangsungnya pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Nickolay Mladenov yang disebut sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza dari Dewan Perdamaian yang didukung Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Israel kembali didorong agar menghentikan operasi militernya sebagai bagian dari implementasi rencana gencatan senjata yang tengah dibahas.
Namun, pada hari yang sama, dua menteri dari Partai Zionisme Religius, yakni Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Permukiman serta Misi Nasional Orit Strock, secara resmi meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak masuknya Pasukan Stabilisasi Internasional ke Jalur Gaza.
Keduanya menilai keputusan awal yang membuka peluang kehadiran ISF dibuat berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya akurat.
Khawatir Aktivitas Militer Dibatasi
Menurut kedua menteri tersebut, Amerika Serikat sebelumnya menyampaikan bahwa ISF akan bertugas mengumpulkan persenjataan Hamas serta mendukung proses demiliterisasi Jalur Gaza.
Namun, perkembangan terbaru memunculkan kekhawatiran bahwa keberadaan pasukan internasional justru dapat membatasi ruang gerak militer Israel dalam menjalankan operasi keamanan di wilayah tersebut.
Pandangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan di dalam pemerintahan Israel mengenai mekanisme pengamanan Gaza pascakonflik.
Gencatan Senjata Masih Hadapi Tantangan
Perdebatan mengenai kehadiran ISF terjadi di tengah upaya diplomatik untuk melanjutkan proses gencatan senjata.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan sebuah badan yang disebut Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata kelompok Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza.
Di sisi lain, Hamas mengumumkan telah menyetujui versi terbaru peta jalan menuju fase kedua gencatan senjata setelah melalui proses perundingan yang intensif.
Meski demikian, Hamas tetap mensyaratkan penghentian penuh operasi militer Israel, penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza, serta dimulainya proses rekonstruksi sebagai bagian dari implementasi kesepakatan.
Proses Diplomasi Terus Berlanjut
Perbedaan pandangan mengenai keberadaan Pasukan Stabilisasi Internasional menjadi salah satu tantangan utama dalam proses negosiasi.
Pengamat menilai keberhasilan implementasi gencatan senjata akan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak mencapai kesepakatan mengenai mekanisme keamanan, perlindungan warga sipil, serta tata kelola pascakonflik di Jalur Gaza.
Komunitas internasional terus mendorong dialog dan penyelesaian damai agar konflik berkepanjangan di Gaza tidak semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
