Wamen Bappenas di HLPF 2026 New York: Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

NEW YORK — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian misi diplomatik Indonesia pada High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, yang berlangsung pada 7–16 Juli 2026.

Febrian menilai tantangan pembangunan global saat ini semakin kompleks. Krisis pangan, perubahan iklim, meningkatnya beban utang, hingga fragmentasi geopolitik menjadi persoalan yang membutuhkan respons bersama dan pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut justru semakin menegaskan pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus pembangunan global, kata dia, tidak cukup berhenti pada penetapan tujuan, tetapi harus diarahkan pada kemampuan negara dan masyarakat internasional dalam menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan serta aksi yang menghasilkan dampak nyata.

Dalam berbagai forum yang diikutinya, Febrian menekankan bahwa percepatan pencapaian SDGs membutuhkan tata kelola pembangunan global yang lebih adil, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan pembangunan yang selama ini berjalan secara terfragmentasi perlu diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan lintas negara.

Komitmen global juga perlu diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan nasional yang terukur. Pada saat yang sama, perkembangan inovasi dan teknologi harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Selama berada di New York, Febrian mewakili Indonesia dalam sejumlah forum tingkat tinggi. Agenda tersebut antara lain General Debate of the Ministerial Segment, ECOSOC High-level Segment, United Nations High-Level Meeting on Critical Energy Transition Minerals, Ministerial Roundtable on the Pact for the Future, serta High-level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda.

Ia juga menjadi pembicara dalam side event bertajuk “Leveraging Renewable Energy for Food Security through South–South and Triangular Cooperation”. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya keterkaitan antara energi terbarukan dan ketahanan pangan.

Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas investasi, mempercepat transfer pengetahuan, mendorong inovasi, serta memperkuat kapasitas negara-negara berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Di sela-sela rangkaian forum internasional tersebut, Febrian juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra strategis. Pertemuan dilakukan antara lain dengan Direktur United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) Dima Al-Khatib, State Secretary to the 2030 Agenda Swiss Markus Reubi, serta Parliamentary State Secretary Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) Bärbel Kofler.

Dalam pertemuan dengan mitra Jerman, Indonesia menyambut baik dukungan terhadap penguatan kolaborasi dalam penyusunan agenda pembangunan global pasca-2030. Kerja sama tersebut diharapkan dapat turut memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab perubahan tantangan global.

Indonesia juga menilai bahwa pembahasan mengenai agenda pembangunan pasca-2030 perlu mulai dilakukan secara lebih serius. Kerangka baru tersebut diharapkan tetap mempertahankan semangat SDGs, sekaligus mampu merespons berbagai persoalan baru yang muncul akibat perubahan iklim, dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, serta ketidakpastian geopolitik.

Partisipasi Indonesia dalam HLPF 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi pembangunan sekaligus memastikan kepentingan negara-negara berkembang tetap mendapat ruang dalam pembahasan agenda global. Indonesia mendorong agar pembangunan internasional tidak hanya berorientasi pada komitmen dan target, tetapi juga menghasilkan perubahan yang konkret bagi kehidupan masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mempercepat pencapaian SDGs. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan utama yang dibawa Indonesia dalam forum global tersebut adalah bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, kerja sama internasional, inovasi, tata kelola yang baik, serta kebijakan pembangunan yang terintegrasi menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan global dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.