Menteri Investasi dan Hilirisasi Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Arahkan Percepatan Program Prioritas

JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Sidang yang dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus penyelarasan arah kebijakan dan percepatan agenda prioritas nasional pada paruh kedua 2026.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan taklimat mengenai berbagai kebijakan strategis pemerintah dan menekankan pentingnya percepatan implementasi program prioritas. Seluruh kementerian dan lembaga diminta memperkuat koordinasi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Menteri Investasi dan Hilirisasi dalam forum tersebut menunjukkan posisi strategis investasi dan hilirisasi sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Presiden Tekankan Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan serta memberikan kepastian hukum bagi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepastian regulasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Pemerintah juga terus mendorong agar proses perizinan dan pelaksanaan proyek investasi dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien.

Dalam konteks tersebut, realisasi investasi menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan agenda transformasi ekonomi nasional. Pemerintah mencatat realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun.

Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah sekaligus dasar untuk memperkuat strategi investasi pada periode berikutnya.

Presiden juga mengingatkan jajaran kabinet agar terus mengawal program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hilirisasi Sumber Daya Alam Jadi Prioritas

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap percepatan hilirisasi sumber daya alam.

Hilirisasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri, tetapi juga membangun ekosistem industri yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus memperkuat struktur industri nasional.

Dengan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri, pemerintah berharap Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan sumber daya alam, mulai dari peningkatan nilai tambah hingga penciptaan lapangan kerja.

Investasi dan hilirisasi juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang tercermin dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

Rosan Dorong Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani turut menyampaikan perkembangan realisasi investasi serta sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proyek di berbagai daerah.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebutuhan untuk terus menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

Penyederhanaan proses perizinan dinilai dapat membantu mempercepat pelaksanaan proyek investasi sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Selain itu, penguatan hilirisasi di sektor mineral, pertanian, dan energi terbarukan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi jangka panjang.

Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional dan membuka peluang investasi baru.

Investasi Berkelanjutan dan Prinsip ESG Didorong

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan bahwa investasi yang dikembangkan pemerintah harus memperhatikan aspek keberlanjutan.

Investasi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi salah satu pendekatan yang semakin penting dalam pengembangan investasi di Indonesia.

Penerapan prinsip ESG diharapkan dapat memastikan bahwa investasi memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan memperkuat tata kelola yang bertanggung jawab.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan upaya Indonesia mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat

Sidang Kabinet Paripurna juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan.

Setiap kementerian dan lembaga diharapkan memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur serta mampu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Koordinasi lintas sektor menjadi semakin penting karena realisasi investasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, kepastian tata ruang, kualitas sumber daya manusia, pelayanan perizinan, dan dukungan pemerintah daerah.

Investasi dan Hilirisasi Jadi Penggerak Transformasi Ekonomi

Partisipasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Sidang Kabinet Paripurna memperkuat komitmen pemerintah untuk menjadikan investasi dan hilirisasi sebagai instrumen utama dalam transformasi ekonomi nasional.

Pemerintah terus mendorong terciptanya investasi berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, tantangan seperti penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, pemerataan investasi, kepastian hukum, dan penerapan prinsip keberlanjutan masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan.

Dengan penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, agenda investasi dan hilirisasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun perekonomian yang lebih mandiri, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.