Prabowo Soroti Tambang Ilegal: “Masa Babinsa Sampai Dandim Tidak Tahu?”
SOROTAN PUBLIK – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap maraknya praktik tambang ilegal yang dinilai luput dari pengawasan aparat di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat sesi tanya jawab di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo secara terbuka mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang tanpa izin dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa diketahui oleh aparat teritorial yang memiliki jaringan hingga tingkat desa.
“Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?” ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyentuh langsung struktur pengawasan wilayah yang melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia serta aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sinyal Reformasi Pengawasan
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan terhadap sistem pengawasan di lapangan, khususnya dalam menangani berbagai praktik ilegal yang merugikan negara, termasuk pertambangan tanpa izin.
Menurutnya, praktik tambang ilegal seharusnya dapat dicegah apabila mekanisme pengawasan berjalan efektif dari tingkat bawah hingga komando wilayah.
“Reformasi tidak boleh setengah-setengah. Jika sistem berjalan dengan baik, kegiatan ilegal seperti ini seharusnya bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.
Penindakan Sudah Dimulai
Presiden juga mengungkapkan bahwa langkah penindakan telah dilakukan terhadap sejumlah aparat yang diduga terlibat atau lalai dalam pengawasan. Beberapa di antaranya bahkan telah diberhentikan dari jabatan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjalani proses hukum.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum serta memperbaiki tata kelola pengawasan terhadap sumber daya alam.
Para pengamat menilai pernyataan Prabowo merupakan pesan kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik ilegal yang merugikan negara, termasuk yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.
Tambang Ilegal dan Kerugian Negara
Praktik tambang ilegal selama ini menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, aktivitas tersebut juga mengakibatkan kerugian besar bagi negara karena hilangnya potensi pendapatan dari sektor pertambangan.
Dalam konteks ini, pernyataan Presiden dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan serta memperkuat koordinasi antara aparat keamanan dan penegak hukum.
Publik kini menunggu langkah konkret lanjutan dari pemerintah, apakah peringatan keras tersebut akan diikuti dengan operasi penertiban besar-besaran terhadap tambang ilegal di berbagai wilayah.
Yang jelas, pesan Presiden sudah tegas: tidak ada lagi ruang bagi pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya.
