Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Perkuat Alutsista TNI AL

0
IMG-20260720-WA0020

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto hadir mewakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam rapat tersebut, Donny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo serta jajaran Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Keuangan.

Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan bahwa Menteri Pertahanan telah mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada 7 Juli 2026 terkait rencana penerimaan hibah kapal tersebut.

Persetujuan DPR diperlukan karena penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Nilai hibah kapal tersebut mencapai 54.022.426,67 euro atau sekitar Rp1,1 triliun. Delapan fraksi di Komisi I DPR RI menyatakan persetujuan terhadap penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tersebut.

Namun, persetujuan itu juga disertai sejumlah catatan strategis. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya penyesuaian doktrin dan kesiapan operasional agar kapal dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, hibah tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek pengadaan atau penerimaan platform pertahanan semata. Transfer pengetahuan, pengalaman operasional, dan teknologi pertahanan dinilai penting untuk memperkuat kemampuan TNI sekaligus mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.

“Ini penting kita belum pernah seumur hidup punya kapal induk,” ujar Utut Adianto.

Kapal Dijadwalkan Tiba September 2026

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI Hendrikus Haris Haryanto menjelaskan bahwa Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 September 2026.

Jika jadwal tersebut terealisasi, kedatangan kapal ini akan menjadi tonggak baru dalam sejarah pertahanan Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kapal induk.

Menurut Haris, keberadaan kapal tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah perairan nasional.

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan menghadapi beragam ancaman, mulai dari penyelundupan, pelanggaran wilayah, illegal fishing, illegal logging, hingga berbagai bentuk kejahatan lintas batas.

Dalam konteks tersebut, kehadiran kapal berkemampuan multi-misi dinilai dapat memperkuat kapasitas TNI dalam menjalankan operasi pertahanan, pengawasan, serta misi kemanusiaan dan tanggap darurat apabila dibutuhkan.

Penerimaan hibah juga dinilai memberikan keuntungan dari sisi pengadaan karena negara tidak harus mengeluarkan biaya untuk membeli kapal baru dengan platform sejenis.

Seratus Personel TNI AL Dikirim ke Italia

Persiapan pengoperasian kapal telah dilakukan TNI Angkatan Laut. Sebanyak 100 personel dikirim ke Italia untuk mengikuti pelatihan teori dan praktik.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari proses transfer kemampuan agar personel TNI AL dapat memahami sistem operasional kapal sebelum melakukan pelayaran menuju Indonesia.

Pada tahap awal, Giuseppe Garibaldi akan dioperasikan dengan skema joint crew atau pengawak gabungan yang melibatkan personel TNI AL dan Angkatan Laut Italia.

Skema tersebut dirancang sebagai proses transisi. Secara bertahap, pengawakan kapal akan dialihkan sepenuhnya kepada personel TNI AL sehingga Indonesia dapat memiliki kemampuan mandiri dalam mengoperasikan dan memelihara kapal tersebut.

TNI AL juga menyiapkan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi pangkalan kapal. Salah satunya adalah kawasan Teluk Ratai, Lampung.

Pembangunan fasilitas labuh dan sandar di lokasi tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 76 persen dan akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung untuk menunjang operasional kapal.

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menargetkan kapal tersebut dapat tiba di Indonesia sebelum peringatan Hari Ulang Tahun TNI pada 5 Oktober 2026.

Spesifikasi dan Kemampuan Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi memiliki panjang sekitar 180,2 meter dan lebar 33 meter. Kapal tersebut mampu mencapai kecepatan hingga 30 knot atau sekitar 56 kilometer per jam.

Kapal dapat mengangkut sekitar 550 personel serta mengoperasikan helikopter dan pesawat dengan kemampuan short take-off and vertical landing atau STOVL.

Dalam konfigurasi militernya, kapal tersebut juga dilengkapi berbagai sistem persenjataan, antara lain peluncur oktupel Mk.29 untuk rudal antipesawat Sea Sparrow atau Selenia Aspide, meriam kembar Oto Melara 40L70 DARDO, serta tabung torpedo rangkap tiga berkaliber 324 milimeter.

Kapal tersebut diluncurkan pada 1983 dan mulai bertugas pada 1985.

Usia Kapal Jadi Sorotan

Di balik persetujuan hibah tersebut, sejumlah anggota Komisi I DPR RI mengingatkan agar pemerintah memperhitungkan secara matang aspek usia, biaya pemeliharaan, dan nilai strategis kapal.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti usia Giuseppe Garibaldi yang telah mencapai sekitar 40 tahun. Dengan kondisi tersebut, sisa usia pakai kapal diperkirakan tidak terlalu panjang.

TB Hasanuddin juga mempertanyakan besarnya biaya perawatan yang disebut mencapai sekitar 5 juta euro per bulan. Selain itu, terdapat estimasi kebutuhan retrofit yang nilainya diperkirakan berada pada kisaran Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun.

Catatan tersebut menjadi penting karena status hibah tidak serta-merta berarti kapal dapat dioperasikan tanpa biaya besar. Justru, biaya pemeliharaan, modernisasi, pengadaan suku cadang, pelatihan personel, hingga pembangunan infrastruktur pendukung harus dihitung secara menyeluruh dalam perspektif jangka panjang.

Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa setiap penerimaan hibah alat pertahanan dilakukan melalui kajian komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional TNI.

Pemerintah juga menilai penerimaan hibah harus memberikan manfaat strategis bagi penguatan pertahanan nasional, khususnya dalam memperkuat pertahanan maritim serta membuka peluang kerja sama dengan negara sahabat dan industri pertahanan dalam negeri.

Kapal Induk dan Tantangan Kemandirian Pertahanan

Rencana kepemilikan Giuseppe Garibaldi menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritim. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kedatangan kapal.

Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan Indonesia membangun ekosistem pendukung yang berkelanjutan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, doktrin operasi, fasilitas pangkalan, pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, hingga kemampuan industri pertahanan nasional.

Karena itu, catatan Komisi I DPR RI mengenai transfer pengetahuan dan teknologi menjadi sangat relevan. Hibah seharusnya tidak berhenti pada perpindahan aset dari satu negara ke negara lain, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat kemampuan nasional.

Jika dikelola dengan perencanaan yang matang, keberadaan Giuseppe Garibaldi dapat menjadi sarana pembelajaran strategis bagi TNI AL dalam mengembangkan konsep operasi kapal berukuran besar, membangun kemampuan pengawakan, serta meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional.

Sebaliknya, apabila aspek biaya operasional dan pemeliharaan tidak dihitung secara realistis, hibah tersebut berpotensi menjadi beban fiskal baru di masa mendatang.

Karena itu, penerimaan kapal induk ini harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan jangka panjang, bukan sekadar simbol prestise militer.

Dengan persetujuan Komisi I DPR RI, proses penerimaan hibah Giuseppe Garibaldi kini memasuki tahapan persiapan menuju kedatangan kapal di Indonesia. Pemerintah dan TNI dituntut memastikan seluruh aspek kesiapan telah dipenuhi agar kapal dapat memberikan manfaat nyata bagi pertahanan nasional.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penguatan pertahanan maritim merupakan kebutuhan strategis. Namun, modernisasi alutsista harus berjalan seiring dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perencanaan anggaran yang berkelanjutan.

Kehadiran Giuseppe Garibaldi dapat menjadi babak baru dalam perjalanan pertahanan maritim Indonesia. Akan tetapi, nilai strategis sebenarnya dari hibah tersebut akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia mengubah aset yang diterima menjadi kekuatan pertahanan yang efektif, mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *