Lagi-Lagi Hotman Paris Jadi Sorotan, Pernyataan soal “Tangan Kanan Presiden” Picu Perdebatan Publik

JAKARTA – Pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menyebut seorang tersangka dalam perkara korupsi sebagai “tangan kanan Presiden” kembali menuai perhatian dan memicu perdebatan di ruang publik.

Pernyataan tersebut dinilai sebagian pihak berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat hubungan khusus antara tersangka dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, penyebutan seseorang sebagai “tangan kanan presiden” merupakan klaim yang membutuhkan dasar fakta dan konteks yang jelas agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.

Kritik terhadap pernyataan Hotman pun bermunculan. Sejumlah pihak menilai seorang figur publik, terlebih advokat yang memiliki pengaruh besar di ruang publik, seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih istilah ketika berbicara mengenai perkara hukum yang sedang berjalan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, setiap tersangka harus tetap diperlakukan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada saat yang sama, setiap pihak yang menyampaikan pernyataan kepada publik juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menggiring opini seolah-olah hubungan personal atau politik tertentu telah terbukti secara hukum.

Penyebutan istilah “tangan kanan presiden” menjadi sensitif karena dapat membentuk persepsi publik mengenai keterkaitan antara seorang tersangka dengan kepala negara. Jika tidak didukung fakta yang kuat, narasi semacam itu berpotensi menimbulkan spekulasi dan bahkan menyeret nama institusi kepresidenan ke dalam polemik hukum yang sebenarnya harus dipertanggungjawabkan secara individual oleh pihak yang bersangkutan.

Secara politik, tentu tidak ada pemerintahan yang menginginkan pemberantasan korupsi dikaitkan dengan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Karena itu, setiap dugaan tindak pidana korupsi semestinya diproses secara objektif berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa membangun kesimpulan yang melampaui fakta.

Kritik publik terhadap Hotman Paris pada akhirnya menunjukkan bahwa pernyataan tokoh publik memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan percakapan biasa. Satu istilah yang disampaikan di ruang publik dapat berkembang menjadi persepsi politik, memengaruhi citra seseorang, bahkan menimbulkan spekulasi mengenai hubungan dengan kekuasaan.

Karena itu, perdebatan yang muncul seharusnya menjadi pengingat bahwa kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik terhadap pemerintah maupun pembelaan terhadap klien merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan penegakan hukum, tetapi semuanya tetap harus dibangun di atas fakta yang dapat diverifikasi.

Pada akhirnya, publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya. Namun, fakta tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata melalui narasi, asumsi, atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan tafsir beragam.