JAMBI – Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya sekaligus Ketua DPW AWNI Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, mengingatkan Pemerintah Kota Jambi agar setiap kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan banyak keluarga.

Menurut Rizkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya memiliki tujuan yang baik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata serta tidak menambah beban masyarakat tanpa diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Apabila pemerintah belum mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat, setidaknya jangan menambah beban ekonomi rakyat. Prioritaskan terlebih dahulu kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur dan pelayanan publik yang langsung dirasakan setiap hari,” ujar Rizkan dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Ia menilai perbaikan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak maupun berlubang masih menjadi keluhan masyarakat karena dapat mengganggu aktivitas ekonomi, merusak kendaraan, hingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Rakyat ingin merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Jalan yang aman, drainase yang berfungsi baik, lingkungan yang bersih, dan pelayanan publik yang cepat merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah,” katanya.

Rizkan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk apabila terdapat kewajiban pembayaran atau iuran.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar hukum kebijakan, besaran biaya apabila ada, mekanisme pelaksanaan, standar pelayanan yang diberikan, serta sistem pengawasan yang diterapkan.

“Kepercayaan publik lahir dari keterbukaan. Ketika masyarakat memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, maka dukungan terhadap program pemerintah akan tumbuh secara alami. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang tidak diperlukan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menghambat pembangunan. Ini adalah bentuk kepedulian agar setiap kebijakan semakin matang, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang anti kritik, melainkan pemerintahan yang menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik.”

Rizkan berharap Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat dialog dengan masyarakat, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai elemen lainnya sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas.

“Seorang pemimpin akan dikenang bukan dari banyaknya kebijakan yang dibuat, melainkan dari seberapa besar manfaat kebijakan itu dirasakan rakyat. Amanah kepemimpinan pada hakikatnya adalah menghadirkan kesejahteraan, memberikan rasa aman, serta memastikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas.”

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya terlihat dari proyek fisik, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Jambi terkait pandangan yang disampaikan Rizkan Al Mubarrok. Redaksi membuka ruang bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.