Ormas TKN Desak MKD Periksa Ijazah Seluruh Anggota DPR RI, Tuntut Transparansi dan Verifikasi Tanpa Tebang Pilih

0
1795330844016-1

SOROTAN PUBLIK — Puluhan anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tapal Kuda Nusantara (TKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (20/11/2026). Mereka menyuarakan tuntutan agar keabsahan dan legalitas ijazah seluruh anggota DPR RI periode 2024–2029 diperiksa serta diverifikasi secara transparan.

Aksi tersebut menjadi sorotan karena massa meminta pemeriksaan dokumen pendidikan tidak hanya diarahkan kepada individu tertentu, tetapi diberlakukan secara menyeluruh terhadap seluruh anggota lembaga legislatif di tingkat pusat.

Berdasarkan pemberitaan Pantura7.com, massa mengawali aksi dengan berjalan kaki dari depan Kantor Wali Kota Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman menuju Kantor DPRD Kota Probolinggo di Jalan Suroyo.

Setibanya di lokasi, peserta menyampaikan orasi dan menyerahkan lima tuntutan tertulis kepada perwakilan DPRD Kota Probolinggo.

MKD DPR RI Diminta Memeriksa Seluruh Ijazah Anggota Dewan

Salah satu tuntutan utama TKN adalah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap legalitas ijazah seluruh anggota DPR RI.

Mereka juga meminta anggota dewan yang diduga menggunakan dokumen pendidikan tidak sah dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

Apabila ditemukan pelanggaran, TKN mendesak agar pihak yang bersangkutan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kode etik yang berlaku.

TKN turut meminta koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi, lembaga penerbit ijazah, KPU RI, dan Bareskrim Polri, agar proses verifikasi dapat dilakukan berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing.

Organisasi tersebut juga menginginkan hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Tuntutan Muncul di Tengah Polemik Politik Nasional

Dalam aksi tersebut, massa juga menyinggung dinamika politik yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum TKN, Prasetyo Eko Karso, menyampaikan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi kekecewaan organisasinya terhadap dinamika yang menimpa Gibran.

Menurutnya, transparansi persyaratan pendidikan harus diberlakukan secara adil dan tidak boleh memiliki muatan kepentingan politik tertentu.

TKN yang dikenal sebagai pendukung Joko Widodo tersebut menilai pemeriksaan dokumen pendidikan harus berlaku setara bagi seluruh pejabat publik yang dipersoalkan berdasarkan mekanisme hukum.

Namun, tuntutan demonstran tetap harus dipahami sebagai aspirasi organisasi. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh atau sebagian besar anggota DPR RI menggunakan ijazah tidak sah hanya berdasarkan pernyataan peserta aksi.

DPRD Probolinggo Terima dan Teruskan Aspirasi

Dokumen tuntutan TKN diterima oleh anggota DPRD Kota Probolinggo, Evariani Aminuddin.

Karena anggota DPRD lainnya sedang menjalankan kunjungan kerja, aspirasi tersebut diterima untuk diteruskan kepada DPR RI melalui surat elektronik.

Evariani menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah pusat perlu disalurkan melalui jalur yang tersedia.

Dengan demikian, tuntutan TKN tidak hanya disampaikan melalui orasi, tetapi juga dikirimkan secara langsung kepada DPR RI.

Lima Tuntutan dan Pentingnya Verifikasi yang Objektif

Tuntutan TKN pada dasarnya berpusat pada pemeriksaan legalitas ijazah anggota DPR RI, pemanggilan pihak yang diduga bermasalah, penerapan sanksi apabila pelanggaran terbukti, koordinasi dengan lembaga berwenang, serta keterbukaan hasil pemeriksaan kepada publik.

Dalam pemberitaan Pantura7.com, TKN juga menyampaikan klaim mengenai sekitar 65 persen anggota DPR RI yang disebut menggunakan ijazah Paket C. Klaim tersebut merupakan pernyataan pihak demonstran dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi tanpa data resmi dan pemeriksaan dokumen.

Penting dipahami bahwa ijazah Paket C merupakan dokumen pendidikan kesetaraan. Penggunaannya tidak dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran. Persoalan hukumnya terletak pada keabsahan dokumen, pemenuhan persyaratan pencalonan yang berlaku, serta kemungkinan adanya pemalsuan atau keterangan yang tidak benar.

Karena itu, pemeriksaan harus membedakan antara dokumen pendidikan yang sah, dokumen yang perlu diklarifikasi, dan dokumen yang terbukti melanggar ketentuan.

Transparansi Pejabat Publik Tidak Boleh Tebang Pilih

Peristiwa di Probolinggo kembali mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas.

Anggota DPR RI merupakan pejabat publik yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Persyaratan pencalonan, termasuk persyaratan pendidikan, harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pemeriksaan terhadap pejabat publik juga tidak boleh berubah menjadi penghakiman berdasarkan rumor, tekanan kelompok, ataupun kepentingan politik.

MKD perlu menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan, sementara persoalan administrasi pencalonan dan keabsahan dokumen pendidikan harus melibatkan lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk memverifikasi.

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan saling tuduh.

Kepastian Hukum Harus Berdasarkan Bukti

Sorotan terhadap legalitas ijazah anggota DPR RI seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat standar transparansi persyaratan pejabat publik.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, lembaga berwenang perlu memeriksa dokumen asli, data penerbitan ijazah, riwayat pendidikan, serta persyaratan pencalonan yang berlaku pada saat proses pemilu.

Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan yang jelas juga penting untuk menghentikan polemik dan melindungi nama baik pihak yang bersangkutan.

Prinsipnya sederhana: tidak boleh ada perlakuan istimewa, tetapi juga tidak boleh ada tuduhan tanpa bukti.

Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga negara yang terbuka, pejabat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat yang berani mengawasi berdasarkan fakta.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *