Mafia Alsintan di Sulawesi Selatan Disorot, Traktor Bantuan Petani Diduga Dijual: Siapa yang Bermain di Balik Bantuan Negara?

0
1795329604320-1

SOROTAN PUBLIK — Dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Sulawesi Selatan menjadi perhatian serius setelah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengungkap adanya traktor bantuan pemerintah yang diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu.

Temuan tersebut mencuat ketika Amran mengunjungi lahan pertanian di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa alsintan merupakan bantuan hibah pemerintah yang disalurkan secara gratis kepada kelompok tani, bukan barang yang boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi.

“Ini traktor diperjualbelikan. Dan saya terima kasih kepada Asintel Kodam dan kepolisian. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” ujar Amran.

Mentan meminta aparat penegak hukum menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat. Ia juga mengapresiasi dukungan jajaran TNI dan kepolisian dalam menelusuri dugaan penyimpangan bantuan tersebut.

Dua Traktor Diamankan, Puluhan Unit Masih Ditelusuri

Persoalan ini bukan sekadar dugaan transaksi jual beli alat pertanian. Bantuan alsintan menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi petani agar biaya produksi lebih efisien, pengolahan lahan lebih cepat, serta produktivitas pertanian meningkat.

ANTARA melaporkan bahwa dua unit traktor bantuan Kementerian Pertanian diamankan setelah diduga diperjualbelikan di wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, laporan media lain menyebut sekitar 85 unit traktor dikumpulkan untuk ditelusuri dan diverifikasi, dengan empat unit disebut terindikasi kuat bermasalah.

Namun, angka tersebut harus dibaca secara hati-hati. Unit yang sedang diverifikasi tidak serta-merta dapat dinyatakan telah diselewengkan. Aparat perlu memastikan asal bantuan, identitas penerima, status kepemilikan, riwayat distribusi, serta bukti transaksi sebelum menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Amran Singgung Dugaan Perlindungan di Balik Hubungan Keluarga

Amran juga menyinggung informasi mengenai dugaan adanya pihak yang berlindung di balik hubungan keluarga dengan pejabat. Ia menegaskan bahwa hubungan keluarga maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum.

“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini harus diberi efek jera,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan bantuan negara harus tunduk pada aturan, bukan hubungan pribadi atau pengaruh tertentu. Meski demikian, siapa pun yang disebut terlibat tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dan diberi kesempatan menjalani proses hukum secara adil.

Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Penjual

Sorotan publik perlu diarahkan bukan hanya kepada pihak yang diduga menawarkan atau menjual traktor, melainkan juga kepada seluruh rantai distribusi bantuan.

Aparat penegak hukum dan Kementerian Pertanian perlu menelusuri sejumlah hal mendasar:

  1. Siapa yang mengusulkan dan menetapkan kelompok tani penerima bantuan?
  2. Apakah traktor benar-benar diserahkan kepada kelompok tani yang tercatat sebagai penerima?
  3. Siapa yang menguasai dan mengambil keputusan hingga alsintan tersebut diduga diperjualbelikan?
  4. Apakah terdapat pungutan, transaksi, atau keuntungan pribadi dalam proses penyaluran?
  5. Apakah pengawasan setelah bantuan diserahkan telah berjalan sebagaimana mestinya?
  6. Berapa banyak unit yang benar-benar terbukti diselewengkan dan berapa yang hanya memerlukan verifikasi administratif?

Pemeriksaan menyeluruh penting agar penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam proses pengadaan, penyaluran, maupun pengawasan.

Bantuan Negara Harus Kembali kepada Petani

Kasus dugaan jual beli alsintan ini menyangkut hak petani atas fasilitas yang dibiayai dari uang negara. Setiap bantuan yang tidak sampai kepada penerima atau dialihkan untuk keuntungan pribadi berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat tujuan program pemerintah.

Karena itu, penanganannya perlu disertai keterbukaan informasi mengenai jumlah unit yang diamankan, hasil verifikasi, pihak yang diperiksa, perkembangan penyidikan, serta langkah pemulihan aset apabila ditemukan kerugian negara.

Pemerintah juga perlu memastikan kelompok tani yang benar-benar berhak tidak kehilangan kesempatan memanfaatkan bantuan akibat ulah oknum yang diduga menyimpang.

Ketegasan Menteri Pertanian perlu diikuti proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai bantuan yang dirancang untuk memperkuat kesejahteraan petani justru berubah menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

Pada akhirnya, uang negara harus kembali memberi manfaat kepada rakyat. Sebab, RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *