Polemik Ijazah S3 Arsul Sani Kembali Jadi Sorotan, Skandal Kampus Polandia dan Putusan MKMK Perlu Dibaca Utuh
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Polemik mengenai ijazah doktoral Hakim Konstitusi Arsul Sani kembali menjadi bahan perbincangan di ruang digital. Perhatian publik tertuju pada riwayat pendidikan doktoralnya di Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia, sebuah institusi pendidikan yang belakangan terseret penyelidikan besar terkait dugaan praktik korupsi dan penerbitan dokumen akademik bermasalah.
Di media sosial, muncul berbagai pertanyaan mengenai kredibilitas kampus tersebut, status operasionalnya, serta proses penerbitan gelar akademik. Bahkan, sejumlah warganet melontarkan tantangan kepada Roy Suryo dan pihak-pihak yang selama ini menyoroti persoalan ijazah untuk meneliti dokumen pendidikan Arsul Sani.
Namun, polemik ini perlu ditempatkan berdasarkan fakta dan perkembangan hukum yang sudah tersedia, bukan hanya berdasarkan potongan informasi maupun spekulasi di media sosial.
Arsul Sani Sudah Pernah Memberikan Klarifikasi
Salah satu informasi yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa Arsul Sani sama sekali belum memberikan tanggapan.
Pada 17 November 2025, Arsul Sani telah menggelar konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan tersebut, ia membantah tudingan bahwa ijazah doktoralnya palsu.
Arsul menjelaskan bahwa perjalanan pendidikan doktoralnya bermula di Glasgow Caledonian University, Skotlandia, pada 2010. Setelah perjalanan studi yang panjang, ia menyelesaikan disertasinya melalui ujian daring pada Juni 2022 dan mengikuti wisuda di Warsawa pada Maret 2023.
Dalam konferensi pers tersebut, Arsul juga memperlihatkan sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli, transkrip nilai, disertasi, serta foto wisuda.
Apa Sebenarnya Putusan MKMK?
Perkembangan penting lainnya terjadi pada 11 Desember 2025. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan Putusan Nomor 02/MKMK/T/11/2025 terkait temuan mengenai dugaan pemalsuan ijazah doktoral Arsul Sani.
MKMK menyimpulkan Arsul Sani tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang dikaitkan dengan pemalsuan dokumen atau penggunaan ijazah doktoral palsu untuk memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi.
Dalam pemeriksaannya, MKMK menyebut Arsul telah memperlihatkan dokumen ijazah asli. Majelis juga mempertimbangkan keterangan mengenai proses pendidikan, korespondensi bimbingan disertasi, serta keikutsertaannya dalam wisuda di Warsawa.
Akan tetapi, terdapat batas penting dalam putusan tersebut.
MKMK menyatakan tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menilai validitas maupun kredibilitas Collegium Humanum sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penilaian mengenai hal tersebut merupakan ranah otoritas pendidikan di Polandia.
Dengan demikian, putusan MKMK merupakan kesimpulan dalam ranah etik hakim konstitusi, bukan keputusan menyeluruh mengenai status kelembagaan universitas di Polandia.
Collegium Humanum Memang Terseret Skandal Serius
Di sisi lain, persoalan yang menimpa Collegium Humanum bukan sekadar rumor media sosial.
Kejaksaan Nasional Polandia pada 27 November 2025 mengumumkan dakwaan terhadap 29 orang dalam perkara dugaan penyimpangan di bekas institusi tersebut. Perkara itu mencakup 67 dugaan tindak pidana, antara lain korupsi, pemberian keterangan tidak benar dalam dokumen pendidikan, penipuan, dan pencucian uang.
Perkembangan penyelidikan berlanjut sepanjang 2026. Pada September 2026, otoritas Polandia juga mengumumkan putusan bersalah terhadap enam orang dalam salah satu bagian perkara tersebut.
Fakta ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang menjadi tempat Arsul memperoleh gelar doktor memang memiliki persoalan serius yang ditangani aparat Polandia.
Namun, penting untuk membedakan perkara yang menjerat pihak-pihak tertentu di lingkungan kampus dengan status ijazah seseorang. Tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap lulusan otomatis terlibat atau menggunakan dokumen bermasalah.
Tantangan kepada Roy Suryo dan Tifa Jadi Perbincangan
Di tengah polemik tersebut, muncul tantangan dari warganet kepada Roy Suryo dan pihak-pihak yang aktif meneliti persoalan dokumen akademik tokoh publik agar turut memeriksa ijazah doktoral Arsul Sani.
Pertanyaan yang berkembang di ruang digital adalah apakah mereka akan melakukan penelusuran terhadap dokumen pendidikan Arsul, termasuk riwayat institusi yang menerbitkannya.
Namun, hingga terdapat pernyataan atau tindakan yang dapat diverifikasi, tantangan tersebut tetap harus diposisikan sebagai percakapan warganet, bukan sebagai sikap resmi Roy Suryo maupun pihak lain.
Penelusuran dokumen akademik pejabat publik tentu dapat menjadi bagian dari kontrol sosial. Akan tetapi, pemeriksaan harus dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan dokumen primer, konfirmasi institusi terkait, serta otoritas pendidikan yang berwenang.
Transparansi Akademik dan Akuntabilitas Pejabat Publik
Polemik ijazah Arsul Sani memperlihatkan pentingnya transparansi kualifikasi akademik pejabat negara, terlebih bagi seorang hakim konstitusi yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan.
Publik berhak mempertanyakan riwayat pendidikan pejabat publik. Sebaliknya, setiap tuduhan juga harus disertai bukti yang dapat diuji dan tidak boleh berubah menjadi penghakiman tanpa dasar.
Ada dua persoalan yang harus diperiksa secara terpisah: dugaan penyimpangan di lingkungan Collegium Humanum dan keabsahan proses pendidikan serta dokumen akademik Arsul Sani.
Keduanya berkaitan dalam konteks institusi pendidikan, tetapi tidak otomatis memiliki kesimpulan hukum yang sama.
Bagi Sorotan Publik, keterbukaan informasi, independensi pemeriksaan, dan kepastian hukum merupakan prinsip yang harus dijaga. Kontrol sosial tidak boleh berhenti pada pertanyaan, tetapi harus bergerak menuju pembuktian.
Sebab, rakyat berhak mengetahui fakta, bukan sekadar menjadi penonton pertarungan tuduhan di media sosial.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
