Azerbaijan Tegaskan Pemisahan Aktivitas Keagamaan dan Jabatan Negara, Pemuka Agama Tak Bisa Menjadi PNS
SOROTAN PUBLIK — Pemerintah Azerbaijan kembali menegaskan aturan mengenai hubungan antara aktivitas keagamaan profesional dan jabatan pemerintahan. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menandatangani dekret penerapan Kitab Undang-Undang Kepegawaian pada 16 November 2026, yang di dalam Pasal 20 ayat 2 angka 8 mencantumkan pemuka agama sebagai pihak yang tidak dapat menduduki jabatan pegawai negeri.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut batas antara aktivitas keagamaan profesional dan penyelenggaraan pemerintahan di negara kawasan Kaukasus tersebut.
Namun, terdapat hal penting yang perlu dipahami. Ketentuan mengenai pemuka agama itu bukan sepenuhnya aturan baru. Dewan Media dan Penyiaran Azerbaijan menyatakan bahwa substansinya telah diatur sebelumnya melalui Pasal 4-1.3 Undang-Undang Kebebasan Beragama.
Dalam aturan sebelumnya, apabila seorang pemuka agama dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan pada lembaga negara, aktivitas keagamaan profesionalnya harus dihentikan selama menjalankan jabatan tersebut.
Dengan demikian, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Kepegawaian yang baru lebih tepat dipahami sebagai penegasan dan sistematisasi persyaratan yang telah memiliki dasar hukum sebelumnya.
Apa yang Diatur dalam Pasal 20?
Pasal 20 Kitab Undang-Undang Kepegawaian Azerbaijan mengatur persyaratan dan hak seseorang untuk menduduki jabatan dalam pelayanan publik.
Pasal 20.2 memuat sejumlah kategori individu yang tidak dapat menduduki jabatan pegawai negeri. Di antaranya adalah warga negara yang memiliki kewarganegaraan negara lain atau kewajiban tertentu terhadap negara asing, individu dengan kondisi hukum tertentu, serta pemuka agama sebagaimana disebutkan dalam angka 8.
Sementara itu, Pasal 20.1 menyatakan bahwa warga negara yang memenuhi persyaratan jabatan dan menguasai bahasa resmi negara memiliki hak untuk menduduki jabatan pelayanan publik tanpa diskriminasi berdasarkan agama, etnis, bahasa, jenis kelamin, maupun sejumlah latar belakang lainnya.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aturan mengenai pemuka agama berkaitan dengan status aktivitas keagamaan profesional, bukan larangan terhadap seluruh warga negara yang memiliki keyakinan atau pendidikan agama.
Pemerintah Azerbaijan Berikan Klarifikasi
Setelah muncul pemberitaan yang menyebut aturan tersebut sebagai pembatasan baru terhadap tokoh agama, Dewan Media dan Penyiaran Azerbaijan memberikan klarifikasi pada 17 November 2026.
Lembaga tersebut menilai pemberitaan yang tidak membandingkan ketentuan baru dengan peraturan sebelumnya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dewan menegaskan bahwa ketentuan itu tidak ditujukan kepada warga negara berdasarkan keyakinan maupun pendidikan agamanya. Fokus pengaturannya adalah individu yang menjalankan aktivitas keagamaan secara profesional.
Klarifikasi ini penting agar publik dapat membedakan antara pembatasan terhadap aktivitas keagamaan profesional dalam jabatan negara dan diskriminasi terhadap seseorang karena agama yang dianutnya.
Pemisahan Agama dan Negara dalam Sistem Azerbaijan
Azerbaijan memiliki kerangka hukum yang memisahkan lembaga keagamaan dari penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar pengaturan hubungan antara aktivitas keagamaan profesional dan jabatan pemerintahan.
Dalam praktiknya, aturan mengenai pemuka agama yang memasuki jabatan negara menempatkan aktivitas profesional keagamaan sebagai hal yang harus dihentikan selama masa jabatan berlangsung.
Meski demikian, setiap kebijakan yang menyangkut kebebasan beragama dan akses warga negara terhadap jabatan publik tetap penting untuk dipahami secara utuh, termasuk dasar hukum, cakupan penerapan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Sorotan Publik menilai bahwa pemberitaan mengenai kebijakan keagamaan di negara lain harus disajikan dengan konteks hukum yang lengkap. Perbedaan antara aturan baru, penegasan aturan lama, dan pembatasan berdasarkan keyakinan merupakan hal mendasar yang tidak boleh dicampuradukkan.
Sebab, rakyat berhak memperoleh informasi yang akurat agar dapat memahami kebijakan suatu negara secara objektif, bukan berdasarkan narasi yang terpotong.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
