Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR 25 November, Bambang Pacul Ungkap Sinyal Presiden
Sorotan Publik, JAKARTA – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mulai memasuki tahapan penting. Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Rabu, 25 November 2026.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, setelah rapat perdana panitia yang membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bambang mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengenai rencana penyerahan dua nama tersebut.
“Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar, jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Bambang.
Meski tanggal penyerahan telah disebut, waktu pasti kedatangan Presiden belum ditentukan. Karena itu, agenda tersebut masih menunggu kepastian resmi dari pihak Istana.
MPR Siapkan Penerimaan Resmi
Bambang menjelaskan pimpinan MPR telah menyiapkan penerimaan resmi terhadap Presiden Prabowo dalam agenda penyerahan dua nama calon Wakil Presiden.
Pertemuan direncanakan berlangsung di Ruang Delegasi atau ruang rapat gabungan MPR. Selain pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis juga akan dilibatkan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K. Harman, membenarkan adanya informasi bahwa Presiden akan datang langsung pada 25 November untuk menyerahkan dua nama calon tersebut.
Namun, Benny menegaskan bahwa informasi mengenai kedatangan Presiden masih bersifat awal dan belum disertai kepastian waktu.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti?
Pengajuan dua nama calon Wakil Presiden bukan sekadar agenda administratif. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua kandidat melalui sidang paripurna.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan keputusan mengenai siapa yang terpilih menjadi Wakil Presiden berada dalam mekanisme pemilihan oleh anggota MPR.
Nama Kandidat Belum Diumumkan
Hingga pernyataan Bambang Pacul disampaikan pada 19 November 2026, dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo belum diumumkan kepada publik.
Belum adanya pengumuman nama kandidat membuat perhatian publik kini tertuju pada keputusan Presiden dan tahapan yang akan dijalankan MPR.
Proses ini juga menjadi momentum penting bagi lembaga negara untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai konstitusi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tidak hanya menunggu siapa dua sosok yang akan diajukan, tetapi juga bagaimana proses pemilihan dilaksanakan serta bagaimana calon terpilih menjalankan amanah konstitusional hingga akhir masa jabatan pemerintahan.
Sorotan Publik menilai, pengisian jabatan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara. Setiap tahapan perlu mengedepankan aturan hukum, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi konstitusional.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
