Diduga Peras Pengusaha Rp75 Juta untuk Hapus Berita, Wartawan di Batam Ditangkap Polisi

0
1795218667584-1

Sorotan Publik, BATAM – Kasus dugaan penyalahgunaan profesi jurnalistik kembali menjadi perhatian. Seorang pria berinisial H yang berprofesi sebagai wartawan ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 04.00 WIB.

H diduga meminta uang sebesar Rp75 juta kepada seorang pengusaha dengan imbalan menghapus atau menurunkan pemberitaan negatif mengenai usaha milik korban. Dugaan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, sebagaimana diberitakan iNewsBatam.

Berdasarkan keterangan polisi yang dikutip iNewsBatam, H diduga menggunakan pemberitaan negatif sebagai alat untuk menekan korban. Ia disebut mengancam akan terus menerbitkan berita serupa apabila permintaan uang tidak dipenuhi.

Polisi Sebut Korban Telah Mentransfer Rp10 Juta

Dalam penyelidikan sementara, polisi menyebut korban telah mentransfer uang sebesar Rp10 juta ke rekening pribadi H. Setelah uang tersebut diterima, pemberitaan yang dipersoalkan disebut sempat diturunkan.

Sementara itu, sisa uang dari total permintaan sekitar Rp75 juta dikabarkan dijanjikan akan diserahkan pada hari yang sama dengan penangkapan.

Polisi kemudian melakukan penindakan setelah menerima laporan korban dan melaksanakan gelar perkara. Penyidik menyatakan telah mengantongi alat bukti yang dinilai cukup untuk menangkap H dan membawanya ke Mapolresta Barelang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik juga masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa.

Penyalahgunaan Profesi Tidak Boleh Merusak Kepercayaan Publik

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga batas antara kerja jurnalistik dan tindakan yang diduga memanfaatkan produk pemberitaan untuk kepentingan pribadi.

Pers memiliki fungsi menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta mengawasi penyelenggaraan kekuasaan dan aktivitas yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Namun, fungsi tersebut harus dijalankan berdasarkan etika, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab profesional.

Pemberitaan yang dinilai merugikan seseorang atau perusahaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, seperti hak jawab, hak koreksi, pengaduan kepada perusahaan pers, maupun mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila benar terdapat permintaan uang yang disertai ancaman untuk menurunkan pemberitaan, persoalan tersebut harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan dibenarkan atas nama kebebasan pers.

Di sisi lain, penanganan perkara juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Status dan pertanggungjawaban hukum H harus ditentukan melalui proses hukum yang sah.

Menjaga Marwah Pers dan Hak Masyarakat atas Informasi

Peristiwa ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh wartawan atau melemahkan kebebasan pers. Perilaku yang diduga dilakukan oleh oknum harus dibedakan dari kerja jurnalistik yang profesional dan berintegritas.

Justru, penegakan etika dan hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers. Wartawan harus bebas menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tekanan atau meminta imbalan pribadi.

Pers yang independen adalah bagian penting dari demokrasi. Karena itu, integritas, akurasi, keberanian, dan tanggung jawab harus tetap menjadi fondasi kerja jurnalistik.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *