Bukan karena Kritik terhadap Dasco, Pemilik Akun Cakra Adi Negara Diamankan Terkait Laporan Dugaan Fitnah AMPB
Sorotan Publik, JAKARTA – Penanganan kasus yang menyeret pemilik akun media sosial Cakra Adi Negara menjadi perhatian publik setelah Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengamankan seorang pria berinisial CAD pada Jumat (20/11/2026).
Sebelumnya, sosok yang diduga sebagai pemilik akun tersebut sempat mengunggah video penjemputan oleh aparat kepolisian. Dalam narasi yang beredar, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pernyataannya yang disebut-sebut membela Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dari dugaan perundungan.
Namun, berdasarkan keterangan kepolisian dan informasi mengenai laporan yang menjadi dasar penanganan perkara, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap aktivis Dani Eko Wiyono, yang dikenal mendampingi gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Polda Metro Konfirmasi Pengamanan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan bahwa Direktorat Reserse Siber telah mengamankan seorang pria berinisial CAD.
Menurut Budi, pria tersebut diduga merupakan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara. Saat diamankan, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik.
Budi menjelaskan, penanganan perkara didasarkan pada laporan polisi yang diterima pada 3 November 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 dan/atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kepolisian menyatakan proses penyelidikan dan pemeriksaan masih berjalan. Dengan demikian, pengamanan tersebut tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti bahwa seluruh tuduhan terhadap pemilik akun telah terbukti.
Dani Eko Wiyono Persoalkan Tuduhan Aliran Dana
Laporan yang menjadi dasar penanganan perkara tersebut diajukan Dani Eko Wiyono pada 3 November 2026.
Berdasarkan dokumen laporan yang diberitakan sejumlah media, Dani merasa dirugikan oleh unggahan akun Cakra Adi Negara yang menuding dirinya menerima uang Rp500 juta dari Sufmi Dasco Ahmad untuk diserahkan kepada AMPB.
Dalam unggahan yang dipersoalkan, Dani dituduh tidak menyerahkan uang tersebut kepada kelompok masyarakat yang dimaksud dan justru menghilang.
Selain itu, akun tersebut juga disebut menyebarkan tudingan bahwa AMPB menerima aliran dana sebesar Rp800 juta dari pihak Bank Mandiri.
Dani membenarkan telah membuat laporan polisi. Ia mempersoalkan tuduhan tersebut karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituliskan dalam unggahan media sosial itu.
Botok Pati Soroti Narasi yang Beredar
Perkembangan kasus ini turut mendapat perhatian akun Botok Pati yang selama ini dikenal menyoroti aktivitas AMPB.
Melalui unggahan media sosial, akun tersebut mengkritik narasi yang mengaitkan pengamanan Cakra dengan persoalan dugaan perundungan terhadap Dasco.
Menurut narasi Botok Pati, perkara yang menjadi dasar laporan justru berkaitan dengan tudingan aliran dana kepada AMPB dan dugaan bahwa Dani tidak menyerahkan uang yang disebut-sebut diterimanya.
Botok juga menyoroti kebiasaan menyampaikan tuduhan serius melalui media sosial tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi dan bukti pendukungnya.
Meski demikian, pernyataan maupun sindiran dari akun media sosial tetap perlu ditempatkan sebagai pendapat pihak yang menyampaikannya, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Dugaan Kekerasan Saat Penjemputan Perlu Diklarifikasi
Selain persoalan laporan dugaan fitnah, video penjemputan yang beredar juga memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pengamanan oleh aparat.
Apabila terdapat dugaan penggunaan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, mengetahui alasan tindakan kepolisian, serta mendapatkan pendampingan hukum sesuai ketentuan.
Di sisi lain, kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial juga harus dijalankan dengan tanggung jawab. Tuduhan mengenai penerimaan uang, penyalahgunaan dana, atau keterlibatan seseorang dalam suatu perkara merupakan informasi serius yang semestinya didukung bukti dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses Hukum Harus Membuktikan, Bukan Menghakimi
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang digital bukan tempat bebas untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Kritik terhadap pejabat publik, pembelaan terhadap tokoh politik, maupun dukungan terhadap gerakan masyarakat tetap harus dibedakan dari penyebaran informasi yang berpotensi merugikan nama baik orang lain.
Namun, prinsip yang sama juga berlaku bagi aparat penegak hukum. Setiap tindakan harus berdasarkan hukum, transparan, dan menghormati hak pihak yang diperiksa.
Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dani Eko Wiyono masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Begitu pula setiap keberatan mengenai prosedur penjemputan perlu diperiksa berdasarkan fakta.
Publik berhak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, bukan hanya potongan video, klaim sepihak, atau narasi yang berkembang di media sosial.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
