Bareskrim Geledah Sejumlah Rumah Terkait Dugaan Makar, Satu Lokasi di Bogor Diduga Jadi Posko Kombes Iman Imanuddin

0
1795217082516-1

Sorotan Publik, JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Salah satu rumah di Kabupaten Bogor diduga digunakan sebagai posko oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Iman Imanuddin.

Penggeledahan berlangsung sejak Kamis malam (19/11/2026). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan bahwa lokasi-lokasi tersebut berkaitan dengan dua perwira Polri, yakni Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

Menurut Susatyo, salah satu rumah di Bogor terindikasi digunakan sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin. Namun, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap aktivitas di lokasi tersebut.

“Sejak Kamis malam, tim penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang,” kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).

Ia menambahkan bahwa hasil lengkap penggeledahan akan disampaikan setelah proses penyidikan dan pengumpulan barang bukti selesai.

Dokumen dan Spanduk Disita Penyidik

Dalam perkembangan berikutnya, Bareskrim mengungkapkan telah menemukan sejumlah dokumen dan spanduk dari lokasi yang digeledah di Bogor.

Susatyo menyebut barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan yang sedang diselidiki. Penyidik juga menjelaskan bahwa barang bukti elektronik disita dari lokasi lain yang turut diperiksa.

Seluruh barang bukti tersebut masih harus dianalisis untuk mengetahui hubungan, konteks, serta relevansinya dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Penyidik juga berencana melengkapi berkas dan menggelar ekspose perkara bersama pihak kejaksaan guna menguji kecukupan alat bukti.

Temuan dokumen dan spanduk tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa tindak pidana makar telah terjadi ataupun memastikan keterlibatan seseorang dalam perkara tersebut.

Penyidikan Berkaitan dengan Dugaan Penyadapan Ilegal

Perkara dugaan makar ini disebut memiliki keterkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim sebelumnya juga melakukan penggeledahan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh seseorang berinisial EH, yang kemudian menjadi bagian dari pengembangan penyidikan.

Dalam proses pendalaman, penyidik menelusuri hubungan antara aktivitas di sejumlah lokasi, komunikasi para pihak, dokumen, serta perangkat elektronik yang telah diamankan.

Keterkaitan kedua perkara tersebut masih menjadi bagian dari konstruksi penyidikan yang dibangun Bareskrim. Karena itu, hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar perlu dijelaskan berdasarkan bukti serta hasil pemeriksaan resmi, bukan sekadar asumsi.

Status Hukum Iman Imanuddin Perlu Diperjelas

Nama Kombes Pol Iman Imanuddin menjadi perhatian setelah Bareskrim menyebut salah satu rumah di Bogor terindikasi digunakan sebagai posko olehnya.

Meski demikian, dugaan penggunaan rumah sebagai posko tidak otomatis membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana makar.

Penetapan status tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Hingga keterangan yang disampaikan pada 20 November 2026, belum ada pengumuman resmi yang menyatakan Iman Imanuddin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.

Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai kedudukan Brigjen Tedjo Kusumo dalam konstruksi perkara, termasuk apakah keduanya diperiksa sebagai saksi, pihak yang didalami, atau memiliki status hukum lain.

Ujian Transparansi dan Profesionalitas Penegakan Hukum

Perkara yang menyangkut dugaan makar terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan keamanan negara dan kepastian hukum.

Namun, keseriusan perkara tidak boleh mengurangi prinsip praduga tak bersalah. Setiap orang yang namanya muncul dalam proses penyidikan tetap harus memperoleh perlindungan hak hukum sampai terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bareskrim juga memiliki tanggung jawab menjelaskan dasar dugaan makar, bentuk perbuatan yang sedang diselidiki, relevansi barang bukti, serta hubungan antara pihak-pihak yang diperiksa.

Masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara secara transparan, tetapi informasi yang disampaikan harus tetap akurat dan tidak membentuk penghakiman sebelum proses hukum selesai.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya lokasi yang digeledah atau barang bukti yang disita. Ukuran utamanya adalah kemampuan penyidik membuktikan setiap unsur tindak pidana secara objektif, profesional, dan sesuai hukum.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *