Jusuf Kalla Ungkap Rahasia Mendamaikan Poso, Ambon, dan Aceh: Tidak Ada Ilmunya, Hanya Insting dan Logika

0
1795215033747-1

Sorotan Publik, JAKARTA – Bagaimana seseorang bisa terlibat dalam upaya mendamaikan konflik besar yang melibatkan perbedaan agama, kepentingan politik, hingga pertentangan bersenjata? Bagi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, jawabannya justru sederhana: tidak ada ilmu khusus untuk mendamaikan konflik.

Pernyataan tersebut pernah disampaikan Jusuf Kalla dalam program Mata Najwa bertajuk “Terima Kasih Pak JK” yang ditayangkan pada Oktober 2019.

Ketika ditanya mengenai kemampuan dan pendekatannya dalam menangani konflik di Poso, Ambon, hingga Aceh, JK menjawab bahwa kemampuannya lebih banyak dibentuk oleh insting, logika, dan pengalaman.

“(Mendamaikan konflik) tidak ada ilmunya. Insting dan logika serta pengalaman-pengalaman. Ini masalah negosiasi,” ujar JK dalam wawancara tersebut.

Pernyataan itu memperlihatkan pendekatan praktis yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan JK dalam berbagai upaya penyelesaian konflik di Indonesia.

Dari Poso hingga Ambon, Diplomasi yang Mengutamakan Kesepakatan

Perjalanan JK dalam upaya perdamaian nasional tercatat melalui sejumlah perundingan penting.

Salah satunya adalah Deklarasi Malino I untuk menyelesaikan konflik di Poso, Sulawesi Tengah, yang ditandatangani pada 20 Desember 2001.

Dalam proses tersebut, pemerintah mempertemukan perwakilan kelompok Muslim dan Kristen yang terlibat konflik. Kesepakatan Malino I memuat komitmen penghentian kekerasan, penegakan hukum, toleransi, serta pemulihan kehidupan masyarakat.

Upaya tersebut kemudian berlanjut melalui Perjanjian Malino II untuk konflik di Maluku.

Pertemuan berlangsung pada 11–12 Februari 2002 di Malino, Sulawesi Selatan. Pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat saat itu, Jusuf Kalla, memfasilitasi dialog antara 35 delegasi Muslim dan 35 delegasi Kristen.

Kesepakatan tersebut mencakup penghentian permusuhan, penegakan hukum, pelucutan kelompok bersenjata ilegal, pemulangan pengungsi, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dokumen kedua kesepakatan tersebut tercatat dalam basis data perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan basis data Peace Agreements.

Peran JK dalam Perdamaian Aceh

Pengalaman JK dalam upaya penyelesaian konflik juga berlanjut ke Aceh.

Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Nota Kesepahaman Helsinki di Finlandia.

JK saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berperan mendorong pendekatan politik dan membuka jalan bagi proses perundingan pemerintah dengan GAM.

Namun, keberhasilan proses tersebut merupakan hasil kerja banyak pihak. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari melalui Crisis Management Initiative bertindak sebagai fasilitator perundingan. Sementara itu, Hamid Awaluddin mewakili pemerintah Indonesia dan Malik Mahmud mewakili GAM dalam penandatanganan kesepakatan.

MoU Helsinki menjadi landasan penyelesaian konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Aceh. Kesepakatan tersebut mengatur berbagai persoalan, mulai dari pemerintahan Aceh, amnesti, reintegrasi, hak asasi manusia, hingga pengaturan keamanan.

Dengan demikian, peran JK dalam proses perdamaian Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari diplomasi yang melibatkan pemerintah, GAM, mediator internasional, dan berbagai unsur lainnya.

Logika Pedagang untuk Menyelesaikan Konflik

Enam tahun setelah wawancara Mata Najwa, JK kembali berbicara mengenai pendekatannya dalam mendamaikan konflik.

Saat menerima Anugerah Dewan Pers 2025 di Balai Kota Jakarta pada 10 Desember 2025, ia mengungkapkan bahwa kebiasaannya mendamaikan orang sudah dimulai sejak lama, bahkan ketika masih berada di lingkungan pertemanan.

Dalam pemerintahan, kebiasaan tersebut berkembang dengan pendekatan yang ia sebut sebagai logika pedagang.

“Sejak dulu saya memang suka mendamaikan teman. Dalam pemerintahan, itu berkembang karena logika saja, logika pedagang. Bagaimana menyelesaikan konflik agar pengungsi kembali dan biaya negara tidak membengkak,” ujar JK.

Pernyataan tersebut diberitakan detikNews dalam laporan mengenai penganugerahan penghargaan kepada JK sebagai Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian.

Pendekatan tersebut menggambarkan cara berpikir yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Konflik tidak cukup hanya dihentikan melalui pernyataan politik, tetapi harus dicari jalan keluar yang dapat diterima pihak-pihak yang bertikai.

Dalam proses negosiasi, kepentingan setiap pihak perlu dipahami, komunikasi harus dibuka, dan kesepakatan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak.

Perdamaian Membutuhkan Keikhlasan dan Keberanian

Pengalaman Jusuf Kalla memberikan pelajaran bahwa perdamaian tidak selalu dimulai dari teori yang rumit.

Ada kalanya penyelesaian masalah membutuhkan keberanian untuk mempertemukan pihak-pihak yang saling bertentangan, kesediaan mendengarkan, serta kemampuan memahami kepentingan masing-masing.

Namun, perdamaian juga tidak dapat dibangun hanya dengan niat baik. Diperlukan kepercayaan, komitmen, proses negosiasi yang serius, dan kesediaan semua pihak untuk menjalankan kesepakatan.

Pengalaman Poso, Ambon, dan Aceh menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian membutuhkan proses panjang dan keterlibatan banyak unsur.

Apa yang disampaikan JK juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan di lingkungan keluarga, pekerjaan, organisasi, maupun masyarakat sering kali semakin besar karena tidak ada pihak yang bersedia memulai komunikasi.

Padahal, mendamaikan bukan berarti memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya. Perdamaian justru membutuhkan ruang agar semua pihak dapat mempertahankan martabat dan menemukan jalan keluar bersama.

Pada akhirnya, pengalaman JK mengingatkan bahwa kemampuan mendamaikan manusia bukan hanya persoalan jabatan, kekuasaan, atau pendidikan formal. Kemauan mendengar, kejernihan berpikir, pengalaman, dan keberanian mengambil tanggung jawab juga memiliki peran penting.

Sebab, membangun perdamaian bukan sekadar menghentikan pertengkaran, melainkan mengembalikan harapan agar masyarakat dapat hidup bersama tanpa terus dibayangi permusuhan.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *