Dasco Ungkap Putrinya Jadi Korban Bullying di Media Sosial Akibat Dinamika Politik, Siapkan Langkah Hukum

0
1795214860932-1

Sorotan Publik, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa putrinya yang masih berusia 17 tahun menjadi sasaran perundungan atau bullying di media sosial. Dasco menduga perundungan tersebut berkaitan dengan dinamika persaingan politik yang melibatkan dirinya.

Pengakuan itu disampaikan Dasco saat menghadiri peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dasco mengaku mengalami kesulitan ketika harus menjawab pertanyaan putrinya yang merasa tidak memahami alasan dirinya ikut menjadi sasaran serangan di media sosial.

Menurut Dasco, putrinya bahkan memperlihatkan unggahan yang menampilkan foto dirinya disertai kata-kata bernada merendahkan.

Ia menceritakan bahwa sang anak mempertanyakan mengapa persoalan yang melibatkan ayahnya justru membuat dirinya menjadi sasaran perundungan.

“Pak, apa salah saya? Kenapa kemudian masalah Bapak, kemudian saya diikut-ikutkan di-bully?” demikian pertanyaan yang diceritakan Dasco.

Dasco mengaku terpukul menghadapi situasi tersebut. Ia mengatakan selama menjalani aktivitas politik, dirinya berusaha menjaga privasi anak dan keluarganya agar tidak terseret ke ruang publik.

Menurutnya, persaingan politik semestinya tidak melibatkan anak-anak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan persoalan politik orang tuanya.

Dasco Pertimbangkan Menempuh Jalur Hukum

Menanggapi peristiwa tersebut, Dasco menyatakan sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan perundungan.

Ia mengaku telah meminta izin kepada putrinya sebelum mengambil langkah hukum. Saat ini, Dasco juga masih berkomunikasi dengan penasihat hukumnya untuk menentukan tindakan yang tepat.

Dasco menilai perlu ada konsekuensi terhadap tindakan perundungan, terutama ketika anak-anak harus menanggung dampak dari persaingan atau persoalan orang dewasa.

Meski demikian, Dasco belum mengumumkan secara terperinci bentuk laporan maupun langkah hukum yang akan ditempuh.

Soroti Perlindungan Anak di Ruang Digital

Selain persoalan yang dialami keluarganya, Dasco turut menyoroti fenomena perundungan terhadap anak yang terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, ruang publik, hingga media sosial.

Ia mendorong agar pembahasan dan penyelesaian revisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipercepat.

Menurut Dasco, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian serius karena perundungan dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan secara sosial, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan pribadi dan perkembangan anak.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang digital membutuhkan tanggung jawab bersama. Kebebasan berekspresi tidak seharusnya digunakan untuk merendahkan, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyeret anak-anak ke dalam konflik orang dewasa.

Jangan Jadikan Anak Korban Persaingan Politik

Kasus yang diungkap Dasco membuka kembali diskusi mengenai batas etika dalam persaingan politik di Indonesia.

Kritik terhadap pejabat publik, kebijakan pemerintah, maupun aktivitas politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik tersebut perlu diarahkan pada tindakan, kebijakan, dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan, bukan menjadikan anggota keluarganya sebagai sasaran serangan pribadi.

Di sisi lain, dugaan perundungan juga harus ditangani secara objektif dengan memperhatikan bukti, konteks unggahan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan anak tidak boleh bergantung pada siapa orang tuanya, apa jabatan keluarganya, maupun kelompok politik yang sedang menjadi sorotan.

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, berkarya, dan menggunakan ruang digital tanpa harus menanggung beban konflik politik orang dewasa.

Bagi Sorotan Publik, persoalan ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menghilangkan rasa kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak.

Anak bukan alat politik, bukan sasaran balas dendam, dan bukan pihak yang harus menanggung konsekuensi dari persaingan orang dewasa.

Melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *