Desakan Cabut Gelar Roy Suryo, dr. Tifa, dan Refly Harun Mengarah ke UGM, Apa Dasar Hukumnya?

0
1795135913389-1

SOROTAN PUBLIK – Desakan agar Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil sikap terhadap gelar akademik Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, dan Refly Harun kembali menjadi perbincangan di ruang publik.

Tuntutan tersebut berkembang di tengah polemik panjang mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang kini juga bergulir dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sebagian pengguna media sosial mempertanyakan apakah UGM perlu mengambil langkah terhadap alumninya yang terlibat dalam polemik tersebut. Ada yang mendukung pencabutan gelar sebagai bentuk tuntutan pertanggungjawaban, sementara pihak lain mengingatkan agar persoalan akademik tidak dicampuradukkan dengan perbedaan pandangan maupun proses hukum pidana.

Perdebatan ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah kontroversi pernyataan atau aktivitas seorang alumni dapat menjadi alasan bagi perguruan tinggi untuk mencabut gelar akademiknya?

Jawabannya harus didasarkan pada aturan hukum, bukan tekanan opini maupun popularitas seseorang di media sosial.

Desakan Publik dan Tanggung Jawab UGM

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi nasional, UGM tentu berkepentingan menjaga integritas akademik dan nama baik institusinya.

Namun, kewenangan perguruan tinggi dalam memberikan maupun mencabut gelar tidak dapat dijalankan semata-mata berdasarkan tuntutan masyarakat.

Pencabutan gelar harus memiliki alasan akademik dan dasar hukum yang jelas. Jika terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran akademik, persoalan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, tuntutan publik dapat menjadi dorongan bagi kampus untuk menjelaskan prinsip dan mekanisme pengawasan integritas akademik. Akan tetapi, tuntutan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran.

Apa Dasar Hukum Pencabutan Gelar Akademik?

Persoalan gelar akademik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 28 ayat (5) mengatur bahwa gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Ketentuan mengenai pencabutan ijazah dan gelar juga diatur dalam Pasal 42 ayat (3).

Artinya, pencabutan gelar bukan instrumen untuk menghukum seseorang karena perbedaan pandangan politik, pernyataan kontroversial, atau keterlibatan dalam perkara pidana yang tidak berkaitan dengan proses akademiknya.

Jika persoalannya menyangkut dugaan plagiarisme atau pelanggaran akademik lainnya, harus ada pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kritik publik, dugaan pelanggaran akademik, dan fakta hukum yang telah terbukti.

Perkara Pidana Tidak Otomatis Membatalkan Gelar

Nama Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi perhatian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazah Jokowi.

Sementara itu, Refly Harun dikenal sebagai kuasa hukum yang memberikan pendampingan dalam perkara tersebut.

Namun, keterlibatan seseorang dalam proses hukum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gelar akademiknya bermasalah.

Proses pidana dan pemeriksaan akademik merupakan dua ranah berbeda. Pengadilan bertugas memeriksa dugaan tindak pidana, sedangkan perguruan tinggi memiliki kewenangan menangani persoalan akademik sesuai aturan pendidikan tinggi.

Karena itu, tidak tepat apabila proses hukum yang masih berjalan langsung dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa gelar seseorang harus dicabut.

UGM Perlu Menjaga Integritas Tanpa Tunduk pada Tekanan

UGM menghadapi tantangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan independensi akademik.

Kampus perlu memastikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran akademik ditangani secara objektif. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran, proses pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan.

Sebaliknya, apabila tidak terdapat dasar pelanggaran akademik, kampus juga perlu menjelaskan batas kewenangannya agar masyarakat tidak membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Sebelumnya, Rektor UGM Ova Emilia telah menyampaikan bahwa Roy Suryo menjalani proses akademik di UGM hingga memperoleh ijazah. Kampus juga menjelaskan bahwa dokumen akademik alumni merupakan informasi pribadi yang tidak dapat dibuka begitu saja kepada publik.

Pernyataan tersebut penting dicermati agar tuntutan transparansi tidak berubah menjadi penghakiman tanpa pemeriksaan.

Publik Berhak Menuntut Penjelasan, tetapi Hukum Tidak Boleh Dikalahkan Opini

Polemik desakan pencabutan gelar akademik memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap integritas pendidikan tinggi dan tanggung jawab figur publik.

Namun, ukuran keadilan bukan seberapa keras tekanan di media sosial, melainkan apakah setiap tindakan memiliki dasar hukum, bukti, dan prosedur yang benar.

UGM perlu menjaga marwah akademik melalui konsistensi penegakan aturan. Masyarakat juga berhak meminta penjelasan mengenai standar integritas yang diterapkan kepada seluruh alumninya tanpa diskriminasi.

Pada saat yang sama, kebebasan berpendapat dan hak setiap warga negara untuk memperoleh proses hukum yang adil harus tetap dihormati.

Sorotan Publik menilai persoalan ini tidak semestinya berhenti pada tuntutan mencabut gelar atau mempertahankannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah terdapat bukti pelanggaran akademik, bagaimana mekanisme pemeriksaannya, dan apakah aturan diterapkan secara konsisten.

Jika ada pelanggaran akademik yang terbukti, proses penindakan harus berjalan. Namun, jika persoalannya hanya perbedaan pandangan atau kontroversi politik, pencabutan gelar tidak boleh dipaksakan tanpa dasar hukum.

Integritas kampus harus dijaga, tetapi keadilan tidak boleh dikorbankan demi memenuhi tekanan sesaat.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *