Sorotan Publik: DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset, Alasan HAM dan Perdebatan Pemberantasan Korupsi

0
1795125721204-1

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menyisakan satu isu penting dalam agenda pemberantasan korupsi: tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan penghasilan sah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, terdapat dua pertimbangan utama di balik keputusan tersebut, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan karakter Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai sebagai aturan hukum formil.

Menurut Habiburokhman, selama pembahasan rancangan undang-undang, DPR menerima beragam pandangan dari masyarakat, akademisi, dan para ahli. Sebagian mendukung pengaturan illicit enrichment, sementara pihak lainnya menilai konsep tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM.

Ia juga menyampaikan bahwa DPR melakukan perbandingan terhadap praktik di sejumlah negara. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkan ketentuan tersebut. Ia juga menyinggung pengalaman Jerman yang, menurut penjelasannya, pernah membatalkan pengaturan serupa melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

DPR: UU Perampasan Aset Mengatur Hukum Acara

Alasan kedua berkaitan dengan kedudukan undang-undang tersebut. Habiburokhman menegaskan, UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan formil yang mengatur tata cara dan mekanisme hukum dalam proses perampasan aset.

Dengan demikian, menurut DPR, undang-undang ini bukan instrumen untuk membentuk norma pidana materiil atau merumuskan jenis tindak pidana dan ancaman penghukuman baru.

Atas dasar dua pertimbangan tersebut, Panitia Kerja memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam rancangan yang akhirnya disetujui dalam Rapat Paripurna.

Apa Arti Illicit Enrichment?

Secara sederhana, illicit enrichment merupakan konsep hukum untuk menangani peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar jika dibandingkan dengan sumber penghasilan sahnya.

Konsep ini berkaitan dengan upaya mengidentifikasi kekayaan yang diduga berasal dari praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan, terutama ketika terdapat kesenjangan besar antara penghasilan resmi dan pertambahan aset.

Namun, penerapannya membutuhkan rumusan hukum yang cermat. Mekanisme pemeriksaan asal-usul kekayaan, standar pembuktian, perlindungan hak tersangka atau terdakwa, serta kewenangan aparat harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Karena itu, perdebatan mengenai illicit enrichment bukan hanya menyangkut efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu.

Indonesia Telah Meratifikasi UNCAC

Persoalan ini juga memiliki dimensi internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Pasal 20 UNCAC mengatur konsep illicit enrichment. Ketentuan tersebut meminta negara pihak untuk mempertimbangkan langkah legislasi guna menetapkan peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar sebagai tindak pidana, dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.

Artinya, Pasal 20 UNCAC membuka ruang bagi negara untuk mempertimbangkan pengaturannya dengan memperhatikan prinsip konstitusional dan sistem hukum nasional. Ketentuan tersebut tidak boleh disederhanakan seolah-olah setiap negara wajib menerapkannya tanpa mempertimbangkan perlindungan HAM.

Pekerjaan Rumah Setelah Pengesahan

Tidak dimasukkannya illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset tidak otomatis menutup perdebatan mengenai kemungkinan pengaturannya melalui undang-undang tersendiri.

Justru, keputusan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah mekanisme hukum yang sudah tersedia cukup efektif untuk mengungkap pertambahan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya?

Di sisi lain, jika pengaturan khusus hendak dibentuk, pembuat undang-undang perlu memastikan adanya standar pembuktian yang adil, pengawasan peradilan, transparansi proses, serta perlindungan terhadap warga negara dari tuduhan yang tidak berdasar.

DPR menyatakan pembahasan UU Perampasan Aset telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun, besarnya jumlah pembahasan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai efektivitas regulasi tersebut dalam memulihkan aset hasil kejahatan.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan undang-undang ini pada akhirnya bukan sekadar pengesahan di parlemen, melainkan pelaksanaannya: apakah aset hasil tindak pidana benar-benar dapat ditelusuri, diamankan, dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.

Pengawasan publik tetap diperlukan agar pemberantasan korupsi berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.

Sorotan Publik – Mengawal transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *